nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RUU Omnibus Law Atur Penindakan terhadap Perusak Lingkungan

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 14 Februari 2020 17:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 14 337 2168586 ruu-omnibus-law-atur-penindakan-terhadap-perusak-lingkungan-4oNKnRfL5K.jpg Ilustrasi Perusakan Lingkungan (foto: Ist)

JAKARTA - Revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang ada di dalam RUU Cipta Kerja (RUU Omnibus Law) membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dapat menindak tegas pelaku perusak lingkungan.

Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono menjelaskan, penegakan hukum lingkungan akan semakin diperkuat dengan RUU Omnimbus Law.

Jokowi Pimpin Ratas Bahas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja 

Baca Juga: Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR

''Pada RUU Omnibus Law, penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum. Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar dan perusak lingkungan, karena pasal pidana tetap dipertahankan,'' ungkap Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono dalam keterangannya, Jumat (14/2/2020).

Dalam RUU Omnibus Law setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hal ini prinsip ultimum remedium yang diterapkan.

Sementara untuk pelanggaran-pelanggaran teknis yang membutuhkan langkah koreksi (corrective action), kata dia, tetap dilakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif paksaan pemerintah. Mulai dari pembekuan dan pencabutan izin hingga denda.

Terkait perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), menggunakan B3 atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak.

Adapun kalimat dalam RUU yang berbunyi “...tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tidak akan menghilangkan makna pertanggung jawaban mutlak, di mana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.”

''Sehingga perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah B3, B3 atau yang beresiko tinggi yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan,'' tegas Bambang.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan pemerintah kepada Ketua DPR RI, Rabu (12/2) lalu, terdiri dari 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal. Keseluruhan draf ini akan dibahas pemerintah dengan DPR melalui tujuh komisi yang terlibat melalui mekanisme DPR.

Sesuai prosedur, setelah RUU diserahkan, maka selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Dalam prosesnya, Bamus akan membuka ruang kepada seluruh elemen publik untuk memberikan masukan terhadap draf tersebut.

"Pada proses pembahasan di DPR nantinya, semua elemen masyarakat dapat mengetahui dan melihat manfaatnya,'' tutur Bambang.

Baca Juga: Pemerintah Ubah Nama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jadi Cipta Kerja 

Seperti diketahui, RUU Omnimbus Law Cipta Tenaga Kerja dan Surat Presiden (Surpres) telah diserahkan ke Pimpinan DPR RI oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

RUU Omnimbus Law Cipta Tenaga Kerja terdiri atas79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal. Nantinya, keseluruhan draf akan dibahas pemerintah dengan DPR melalui tujuh komisi yang terlibat melalui mekanisme DPR.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini