nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Eksekusi Stafsus Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ke LP Cipinang

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 14 Februari 2020 13:40 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 14 337 2168381 kpk-eksekusi-stafsus-mantan-gubernur-aceh-irwandi-yusuf-ke-lp-cipinang-QjrCQNvRED.jpg LP Cipinang. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Hendri Yuzal, staf khusus mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Dia dieksekusi pada Kamis 13 Februari 2020.

Hendri Yuzal dieksekusi setelah putusannya berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Eksekusi itu dilaporkan sesuai putusan Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: Kasasi Ditolak MA, Kuasa Hukum Belum Tahu Vonis Terbaru Irwandi Yusuf 

"Jaksa eksekusi KPK pada Kamis 13 Februari 2020 telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk terpidana Hendri Yuzal (staf khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (14/2/2020).

Hendri Yuzal merupakan terpidana kasus suap terkait proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. Ia divonis bersalah karena terlibat perkara tersebut oleh Mahkamah Agung.

Dalam putusannya, Hakim Agung memvonis Hendri Yuzal dengan hukuman pidana selama empat tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Putusan itu sejalan dengan ditolaknya permohonan kasasi Hendri Yuzal.

Baca juga: KPK Terima Putusan MA yang Tolak Kasasi Stafsus Irwandi Yusuf 

Berdasarkan petikan putusan MA yang diterima KPK, hakim menolak permohonan kasasi Hendri Yuzal. Dalam petikan putusannya, Hakim menyatakan menolak perbaikan.

"Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2019 mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi 'Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut'," jelas Ali Fikri merujuk petikan putusan MA.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini