nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, DPR Sebut Bakal Jadi Penyeimbang

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 14 Februari 2020 09:46 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 14 337 2168274 pembahasan-omnibus-law-cipta-kerja-dpr-sebut-bakal-jadi-penyeimbang-VwfqruipsN.jpg Ilustrasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Foto: Dok Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima draf terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya akan menargetkan pembahasan selama 100 hari sesuai target pemerintah. Ia mengatakan, DPR segera mengagendakan rapat untuk mengambil keputusan alat kelengkapan dewan yang bakal membahas RUU tersebut.

"RUU omnibus cipta kerja ini banyak sekali menerima reaksi negatif, padahal barangnya belum tampak. Kawan-kawan serikat buruh curiga RUU ini akan banyak merugikan mereka. Lain lagi cerita aktivis lingkungan, mereka mengkritik karena akan merusak lingkungan dan banyak lagi kritiknya. Tapi di sisi lainnya, pengusaha berharap sekali RUU ini segera rampung agar bisa segera memacu usahanya," ungkap Willy kepada Okezone, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR 

Dia menerangkan, dengan telah diserahkannya secara resmi maka semua pihak bisa membaca dan mencatat pokok-pokok kritik serta perubahan yang diinginkan. Tugas DPR, kata Willy, memastikan semua pihak didengarkan dan semua kepentingan bisa disuarakan secara seimbang.

Guna menampung suara dari semua pihak, politikus Partai Nasdem ini berharap pembahasan Omnibus Law berada di Badan Legislasi agar dia bisa memastikannya.

"Proses setelah ini, Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebagai 'DPR Kecil' akan mengadakan rapat untuk menentukan alat kelengkapan yang akan membahas Omnibus Law Cipta Kerja. Fraksi-fraksi nanti akan membuat daftar inventaris masalah," katanya.

"Nah, kalau diputuskan dibahas di Badan Legislasi, saya akan undang semua pihak untuk memberi catatan dan masukannya. Termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, organisasi HAM, semuanya," paparnya.

Baca juga: Pemerintah Ubah Nama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Jadi Cipta Kerja 

Dia menuturkan Omnibus Law Cipta Kerja yang akan mengatur banyak segi demi penciptaan kesempatan kerja adalah terobosan yang patut diapresiasi. Walau demikian, terobosan ini juga perlu dilakukan secara hati-hati dengan memerhatikan kemungkinan dampak yang muncul di masa depan.

"Kita sangat memahami kebutuhan investasi untuk memiliki kepastian dan kemudahan bergerak. Di saat bersamaan, penting juga bagi kita untuk melindungi ketersediaan sumber daya dan jaminan kerja warga negara. Maka keduanya harus diselenggarakan selaras agar hasil yang didapat juga dapat dicapai maksimal," ujarnya.

Tidak lupa dia mengajak semua pihak yang berkepentingan terhadap RUU Omnibus Cipta Kerja untuk mempersiapkan catatan kritis dan masukannya. Dengan adanya catatan kritis dan masukan dari berbagai kalangan inilah nantinya bisa dihasilkan produk undang-undang yang paripurna.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini