Dugaan Suap PKP2B, KPK Minta Melchias Mekeng Hadiri Pemeriksaan

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 13 Februari 2020 21:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 13 337 2168118 kpk-minta-melchias-mekeng-penuhi-panggilan-penyidik-LlO9EYrCqE.jpg Melchias Markus Mekeng (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng memenuhi panggilan penyidik.

Melchias dibutuhkan keterangannya untuk kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM yang menjerat tersangka pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk Samin Tan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, penyidik ingin mengonstruksikan kasus ini melalui pemeriksaan dari berbagai unsur saksi. Sebab itu, Ali meminta seluruh pihak untuk kooperatif apabila dipanggil penyidik.

"Prinsipnya bahwa untuk saksi-saksi yang dipanggil KPK wajib untuk menghadiri, jika kemudian ditemukan adanya kesengajaan untuk mangkir dari panggilan KPK, tentu ada tindakan hukum," kata Ali, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Baca Juga: 3 Kali Mangkir, KPK Ultimatum Melchias Mekeng

Menurut Ali, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan upaya paksa pemanggilan. Hal itu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Secara normatif aturan hukumnya ini kan saksi d panggil acara patut ya, pertama, kedua dan ketiga, dan mengacu aturan perundang-undangan KUHP Pasal 224, dan di Undang-Undang Tipikor ada Pasal 21, tetapi memang perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan alasan saksi, yang katakanlah mangkir itu ketika dipanggil tidak ada konfirmasi sama sekali," ucap Ali.

Plt Jubir KPK Ali Fikri

Di sisi lain, Ali menuturkan, selain soal panggilan pemeriksaan, penyidik KPK juga akan mengkaji soal perlu tidaknya perpanjangan pencegahan bepergian keluar negeri terhadap Mekeng.

"Nanti tentunya akan kita lihat secara jelas, ini pencegahan yang keberapa, kalau acara normatifnya pencegahan enam bulan pertama kemudian diperpanjang untuk enam (bulan) kedua," ujar Ali.

Baca Juga: KPK Eksekusi Idrus Marham dan Bowo Sidik Pangarso

KPK sendiri sebenarnya telah mencegah Melchias Mekeng dan pemilik PT BORN, Samin Tan untuk bepergian ke luar negeri. Keduanya dilarang pergi ke negara luar negeri untuk enam bulan ke depan.

Kasus suap pengurusan terminasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat beberapa pihak. Samin Tan sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada medio Februari 2019. Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap Samin Tan.

Samin Tan diduga menyuap Eni. Tujuan pemberian suap itu agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi PT BORN.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini