Pemerintah Antisipasi WNI Eks ISIS Menyusup ke Indonesia

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 13 Februari 2020 17:07 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 13 337 2167988 pemerintah-antisipasi-wni-eks-isis-menyusup-ke-indonesia-qEFdqBjfhj.JPG Kepala Staf Presiden, Moeldoko (Foto: Okezone.com/Fahreza Rizky)

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menegaskan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di berbagai pintu masuk Indonesia untuk mengantisipasi masuknya WNI bekas pengikut kelompok teroris ISIS.

Pemerintah telah memutuskan tak akan memulangkan 689 orang WNI eks ISIS karena tentu akan membahayakan seluruh masyarakat Indonesia.

"Kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi 'perembesan', kita sudah antisipasi dengan baik maka dari Imigrasi, dari seluruh aparat yang berada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Moeldoko menjelaskan, sebanyak 689 orang WNI bergabung dengan ISIS atas kehendaknya sendiri. Ketika mereka nekat kembali ke Tanah Air, maka akan dilakukan penegakan hukum.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Eks ISIS Asal Indonesia Sudah Tak Punya Kewarganegaraan

"Jadi, karena mereka ke sana dalam rangka gabung dengan ISIS sebuah organisasi terorisme itu sudah masuk kategori, begitu pulang ada langkah-langkah penegakan hukum. Nanti bagaimana kelanjutannya pasti seperti apa yang berjalan di Indonesia," jelasnya.

Pemerintah saat ini tengah melakukan verifikasi atas identitas ratusan kombatan tersebut. Verifikasi data dilakukan untuk mencegah dan tangkal (cekal) supaya mereka tidak bisa masuk ke Indonesia.

Diwartakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan memulangkan WNI bekas pengikut ISIS atau teroris pelintas batas. Namun demikian, Jokowi memerintahkan jajarannya mengidentifikasi 689 orang kombatan itu.

Baca juga: WNI Eks ISIS Ditolak Pulang ke Indonesia, PKS: Biarkan Mereka Ditangani PBB

"Saya perintahkan agar itu diidentifikasi satu per satu 689 orang yang ada di sana. Nama dan siapa berasal dari mana sehingga data itu komplit. Sehingga cegah tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini saya sampaikan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini