JAKARTA - Sejumlah mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Mereka yang hadir antara lain, Malik Mahmud Al Haythar dan Muzakir Manaf.
Dalam pertemuan itu, mereka membahas beberapa poin dalam nota kesepakatan antara pemerintah RI dengan GAM yang belum selesai. Nota kesepahaman yang dimaksud yakni MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 silam.
Baca Juga: Polri: Tidak Ada Pengamanan Khusus HUT GAM di Aceh
MoU Helsinki merupakan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.
"Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," kata Malik di lokasi.
Ia menuturkan, beberapa poin dalam perjanjian yang belum selesai di antaranya menyangkut masalah tanah, pemerintah daerah (pemda) dan perekonomian.
"Di antaranya, masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah Pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," tuturnya.
"Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang gak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan," tambah Malik.
Dia menuturkan, respons Jokowi dalam hal ini bagus. Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Responnya bagus. Beliau ini pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," kata Malik.
Baca Juga: Eks Panglima GAM: Pernyataan Saya Tentang Referendum Tidak Mewakili Rakyat Aceh
Sementara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, telah ditunjuk Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam tiga bulan ke depan diharapkan ada solusi atas persoalan tersebut.
"Presiden menunjuk KSP untuk menangani berbagai isu-isu ini dalam tiga bulan ke depan sudah ada formula-formula yang bisa menjadi
solusi. Kami akan bekerja intensif dengan tim dari Aceh, kita bersama-sama untuk membuat langkah-langkah," ujar Moeldoko.
(Ari)
