nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 12 Februari 2020 16:12 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 12 337 2167401 pemerintah-serahkan-draf-omnibus-law-cipta-kerja-ke-dpr-cxGANNqt0s.jpg Pemerintah serahkan surpres, draf, dan naskah akademik RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto : Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)

JAKARTA – Pemerintah yang diwakilkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden (surpres), draf, dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law ke DPR RI.

Airlangga turut didampangi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agaria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

Surpres, draf, dan naskah akademik RUU Omnibus Law Cipta Kerja diterima langsung oleh Ketua DPR yaitu Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel.

“Kami akan menyerahkan surpres, menyerahkan draf RUU dan naskah akademiknya (Omnibus Law Cipta Kerja). Jadi semuanya sudah dilengkapi dan tadi kami menyerahkan ini dokumennya,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Pemerintah serahkan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR. (Foto : Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)

Menurut Airlangga, RUU Omnibus Law Cipta Kerja berisi 15 bab dan 174 pasal yang akan dibahas di DPR. “Harapannya ini akan pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR,” kata Airlangga.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan setidaknya akan ada tujuh komisi DPR yang terkait draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia pun belum mengetahui pembahasan apakah melalui Panitia Khusus ataupun tetap di Badan Legislasi (Baleg).

“Akan melibatkan kurang lebih 7 komisi dan nantinya dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR. Apakah itu melalui baleg atau pansus karena melibatkan 7 komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal,” tutur Puan.


Baca Juga : Pemerintah Akan Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ini Kata DPR

Puan mengaku belum mengetahui isi draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru diberikan ini.

“Jadi kalau ada yang mengatakan DPR sudah membaca drafnya, belum. Apakah DPR sudah tahu isinya, belum,” tutur Puan.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini