nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menko PMK: Data Jadi Kendala Turunkan Angka Kemiskinan dan Stunting

Sarah Hutagaol, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2020 15:52 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 11 337 2166783 menko-pmk-data-jadi-kendala-turunkan-angka-kemiskinan-dan-stunting-BTTULRAkSG.JPG Menko PMK, Muhadjir Effendy (Foto: Okezone.com/Sarah Hutagaol)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut, upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting masih terkendala masalah data.

Sehingga, menurut Muhadjir, dari masalah data kemiskinan dan stunting yang belum berasal dari satu data, menyebabkan penanganan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.

"Pertama soal data. Karena itu, tadi juga ada kesepakatan kita akan segera mempercepat pembangunan satu data Indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019," ucap Muhadjir di Gedung Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

Untuk memutakhirkan data kemiskinan dan stunting, Kemenko PMK akan meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga Kementerian Sosial untuk selalu melakukan memperbaharui data-data yang diterima dari daerah.

"Data BPS kan siftnya generik dan itu harus di-breakdown menjadi lebih detail. Tadi itu dipadukan antar statistik dengan geosipasial. BPS kan hanya data statistik. Kita perlu data merupakan paduan yang komplit antara data statistik dan data geospasial," paparnya.

Jika data kemiskinan dan stunting sudah dimutakhirkan lanjut Muhadjir, maka kementerian lainnya, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PUPR, dan Bappenas akan bekerja sesuai acuan satu data tersebut.

Sementara itu, ditemui pada acara yang sama, Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara menjelaskan, salah satu faktor dari data tersebut terjadi karena banyaknya kepala daerah yang tidak kerap memperbaharui data kemiskinan dan stunting di daerahnya.

"Jadi, memang di rapat kami minta bantuan kerjasama dari pak Mendagri, agar pak Mendagri bisa langsung berinteraksi dengan kpala daerah khususnya di tingkat dua, karena masih banyak juga daerah yang memang tidak rajin update data," kata Juliari.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini