nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RUU Lalin Masuk Prolegnas, Pengalihan Pengurusan SIM & STNK ke Kemenhub Jadi Sorotan

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 11 Februari 2020 01:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 02 11 337 2166429 ruu-lalin-masuk-prolegnas-pengalihan-pengurusan-sim-stnk-ke-kemenhub-jadi-sorotan-f7WQPDPAyn.jpg Ilustrasi SIM

JAKARTA - Revisi Undang-Undang (RUU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Dalam pembahasan itu salah satu yang menjadi sorotan adalah adanya rencana pengalihan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Diketahui, selama ini proses soal kebijakan surat berkendara berada dinaungan Polri di bawah Korps Lalu Lintas (Korlantas). Sehingga, wacana pengalihan SIM, STNK dan BPKB pun menjadi ramai diperbincangkan.

Wakil Ketua Komisi V DPR Ahmad Riza Patria menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian dan pembahasan mengenai munculnya wacana tersebut. Menurutnya, hal itu harus dilihat dari berbagai macam aspek.

"Belum membahasnya, kami masih menggali supaya lebih komprehensif," kata Riza, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Ilustrasi STNK

Menurut Riza, dalam pelaksanaannya nanti, hal itu akan mengalami beberapa tantangan apabila diterapkan. Sehingga, pengalihan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan mudah dilakukan.

"Memindahkan itu kan tidak mudah. Urgensinya apa?" ujar Riza.

Politikus Partai Gerindra tersebut menekankan sejauh ini polisi telah memiliki pelayanan dan kinerja yang cukup baik dalam menerbitkan surat-surat berkendara tersebut.

Karena itu, Riza menyatakan, pihaknya masih menelaah sejauh mana urgensi wacana tersebut. Termasuk dengan itung-itungan plus-minus apabila hal itu dialihkan.

"Kalau ada keinginan Kemenhub atau Pemda kami lihat urgensinya apa? Kepentingannya apa? Plus minusnya apa bagi pelayanan? Termasuk pemasukan pajak dan sebagainya," ujar Riza.

Baca Juga : Polri Lakukan Patroli Siber Terkait Maraknya Peredaran Hoaks Virus Korona

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun sudah menanggapi munculnya wacana tersebut. Dalam hal ini Kemenhub justru kurang sepakat adanya wacana pengalihan SIM, STNK dan BPKB itu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengungkapkan, pihaknya kurang sepakat soal rencana itu lantatan Kemenhub belum memiliki infrastruktur yang memadai.

Ia berpandangan sejauh ini polisi lebih berpengalaman, sedangkan Kemenhub jika diminta mengurus SIM dan STNK harus dimulai dari awal.

"Jadi SIM dan STNK tetap seperti saat ini karena terkait masalah itu polisi membangun SIM sudah lama, infrastruktur dan sebagainya sudah siap sekali. Kalau misalnya kami nih tidak punya," kata Budi di kantornya, beberapa waktu lalu.

Budi menyebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, terkait wacana ini juga tidak pernah ambil pusing. Pasalnya, kata dia, pimpinannya itu lebih menginstruksikan jajarannya untuk fokus mengelola transportasi. Misalnya, pembinaan terminal dan jembatan timbang di Indonesia.

"Kalau yang disampaikan pak menteri intinya beliau tidak mempersoalkan dengan kondisi sekarang. Jadi artinya kami tetap akan lebih fokus untuk menangani masalah terminal dan jembatan timbang," ucap Budi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mewacanakan untuk mengalihkan pembuatan SIM dan STNK ke Kemenhub. Menurutnya, selama ini penerbitan surat itu belum baik.

Oleh sebab itu, DPR mewacanakan ke depan penerbitan SIM, STNK, hingga BPKB akan dialihkan kepada Kementerian Perhubungan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini