Share

Komnas HAM Minta Pemerintah Profiling WNI Eks ISIS

Puteranegara Batubara, Okezone · Minggu 09 Februari 2020 15:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 09 337 2165722 komnas-ham-minta-pemerintah-profiling-wni-eks-isis-D6JU3G4WH7.JPG Diskusi soal wacana pemulangan WNI eks ISIS. (Foto : Okezone.com/Puteranegara Batubara)

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan profiling kepada ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi kombatan ISIS.

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menyebut, hal itu perlu dilakukan terkait munculnya isu pemulangan 600 WNI bekas pejuang kelompok terorisme tersebut.

"Saya katakan tadi diprofiling. Sebetulnya tak benar juga kalau kita kira bahwa BNPT tak punya data, punya. Kami pernah berdiskusi dengan Densus mereka punya data, tapi kan datanya perlu di-update, divalidasi lagi supaya kemudian dapat yang lebih akurat, dari data yang lebih akurat itu baru dikenali satu per satu," kata Taufan dalam sebuah diskusi bertajuk 'Menimbang Kombatan ISIS Pulang' di Upnormal Coffe, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

Menurut Taufan, pemeriksaan atau pemetaan tersebut penting lantaran untuk membantu menentukan pendekatan dan penanganan para WNI yang terpapar paham radikalisme.

Mengingat, kata Taufan, terkait hal ini, yang menjadi permasalahannya adalah bukan dipulangkan atau tidak ke Indonesia. Pasalnya, kata dia, masih ada sebagian dari mereka yang bisa pulang dan sebagian tidak bisa pulang.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. (Foto : Okezone.com/Fadel Prayoga)

Taufan menuturkan, WNI yang sengaja meninggalkan Indonesia merusak nama Indonesia untuk bergabung dengan ISIS maka bisa diadili di negara tersebut atau di negara kini mereka berada. Menurutnya, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan negara lain untuk melakukan langkah tersebut.

"Kita bisa menggunakan pihak ketiga. Oke diadili katakanlah di Irak atau diadili di Turki. Tapi Indonesia harus membangun bilateral, agreement dengan Turki kesepakatan supaya dia tidak pulang ke Indonesia tapi diadili di Turki," ujar Taufan.

Di sisi lain, lanjut Taufan, mereka yang dokumennya lengkap bisa dipulangkan ke Indonesia untuk diadili oleh hukum di Indonesia dengan ancaman 12 tahun penjara. Berdasarkan pasal 26B Undang-undang anti terorisme para WNI eks ISIS tersebut bisa divonis 12 tahun penjara.

"Kalau dia hanya anggota dia beda lagi hukuman dasarnya," ucap Taufan.


Baca Juga : Ngabalin: Jangan Desak Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS

Dengan seperti itu pemerintah bisa memulangkan mereka yang tidak sengaja meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan ISIS. Misalnya seperti bayi dan anak anak.

"Ada yang memang seperti tadi bayi, pilihannya mau enggak mau pulang. Tapi ya sudah ke sini siapa yang ngurus kan harus dipikirkan mitigasinya. Nah pemerintah menurut saya harus segera melakukan," tutur Taufan.


Baca Juga : Komisi I DPR: Memulangkan 600 WNI Eks ISIS Pikiran Menyesatkan

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini