Share

Ngabalin: Jangan Desak Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS

Puteranegara Batubara, Okezone · Minggu 09 Februari 2020 13:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 09 337 2165673 ngabalin-jangan-desak-pemerintah-pulangkan-wni-eks-isis-2NHIMa7cbz.JPG Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Okezone.com/Sarah Hutagaol)

JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mendesak Pemerintah Indonesia untuk memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota kelompok Islamic State Iraq Suriah (ISIS).

"Jadi maksud saya, biarlah ini menjadi pembahasan tingkat pemerintah sehingga, mohon maaf tidak boleh ada orang yang desak-desak pemerintah untuk urusan (pemulangan WNI eks ISIS) ini. Nanti kalau mau dibahas ya dibahas, kalau tidak ya juga tidak apa sih," kata Ngabalin dalam sebuah diskusi bertajuk 'Menimbang Kombatan ISIS Pulang' di Upnormal Coffe, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

Ngabalin menjelaskan, para WNI tersebut pergi untuk bergabung ke Suriah merupakan keputusannya pribadi. Mereka memilih untuk menentukan ideologinya kepada kelompok radikalisme ISIS.

Baca juga: Komisi I DPR: Memulangkan 600 WNI Eks ISIS Pikiran Menyesatkan

Dengan adanya keputusan itu, Ngabalin menekankan, para WNI yang berbaiat ke ISIS jangan lagi membebankan nasibnya kepada Indonesia.

"Kau selamat atau kau tidak selamat, itu urusuanmu. Jangan lagi membebani negara dan pemerintah, serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulanganmu. Karena kau sudah menyebutkan negara ini negara thaghut, negara kafir sambil membakar paspornya. Makan itu kau punya paspor," papar Ngabalin.

Baca juga: Jokowi Tolak Pemulangan Eks ISIS, DPR: Saat Bergabung Mereka Tak Lagi WNI

Meski, diakui Ngabalin, pemerintah tetap mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan jaminan terhadap seluruh warga negaranya.

"Meskipun semua agenda ini sebenarnya kan ada regulasinya, ada aturannya. Mulai dari peraturan pemerintah, Undang-undang sampai turun peraturan pemerintah semua ada. Kalau di peraturan pemerintah itu dilihat Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007, kemudian Undang-undang Nomor 12 tahun 2006, ini semua peraturan dan Undang-undang pada kami DPR ini, waktu abang Komisi I," terangnya.

Oleh sebab itu, kata Ngabalin sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintah tetap melakukan pertimbangan terkait WNI yang bergabung ISIS itu. Namun, pemerintah tidak ingin didesak dari berbagai kalangan manapun.

"Dengan begitu maka, gini, meskipun semua pandangan-pandangan pribadi ada, seperti saya juga ada. Kan dengan isu ini kan kita habis sudah dibully, dibantai kiri kanan," tutup Ngabalin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini