Share

Indonesia Harus Hati-Hati Sikapi Wacana Pemulangan 660 ISIS Eks WNI

Tim Okezone, Okezone · Jum'at 07 Februari 2020 01:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 07 337 2164607 indonesia-harus-hati-hati-sikapi-wacana-pemulangan-660-wni-eks-isis-E1m7nTURDd.jpg Ilustrasi terorisme. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA โ€“ Wacana memulangkan 660 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS menimbulkan perdebatan. Presiden Joko Widodo menyatakan pemulangan ISIS eks WNI berisiko tinggi dan memberi isyarat tidak setuju.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menjelaskan, seyogianya Indonesia harus tegas menhadapi orang yang sudah meninggalkan kewarganegaraan dengan menghancurkan paspor RI. Terlebih, WNI itu diduga terlibat Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau terduga teroris lintas batas.

"Jelas sesuai fakta, mereka memang sudah tidak mengakui negara kita sebagai negara yang pro-Pancasila. Lagipula Indonesia memiliki UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 23, dijelaskan WNI yang mengikrarkan diri untuk setia terhadap negara lain akan kehilangan kewarganegaraannya," kata Nuning โ€“sapaan karibnya, Kamis 6 Februari 2020.

Ia mengingatkan, Indonesia harus hati-hati karena di sisi lain Pemerintah Suriah menganggap ISIS sebagai kombatan termasuk (eks) WNI dan akan dituntut. Hal ini dapat menimbulkan isu tentang perlindungan eks WNI sebagai isu kemanusiaan.

Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri dan BNPT serta lembaga terkait memiliki pekerjaan besar. Kemudian harus memiliki konsep tepat dalam mengatasi persoalan ini. Bisa saja ada isu menguat terkait humanitarian karena adanya eks WNI yang membawa anak usia 0โ€“10 tahun.

"Kita patut mengakomodasi hukum-hukum internasional yang juga berlaku. Sehingga kita tetap memiliki hubungan diplomasi yang seimbang dan secara resiprokal menguntungkan dengan negara lain yang berurusan dengan eks WNI yang terlibat ISIS ini," paparnya.

Seandainya opsi pemulangan yang dipilih, tidak bisa begitu saja membiarkan mereka kembali ke masyarakat umum. Ada proses screening lengkap dengan uji kebohongan.

Selain itu, ada pendampingan dari psikolog yang pro-NKRI. Merekapun harus terus diawasi gerak-geriknya dan jangan membiarkan agen ISIS berkeliaran bebas di tengah masyarakat.

Menurut Nuning, dengan terbentuknya Koopssus TNI, maka upaya pemerintah memberantas teroris akan semakin fokus dan tuntas. Interoperabilitas Koopssus TNI dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri merupakan dambaan mayoritas masyarakat Indonesia.

"Radikalisme dan ekstremisme di Indonesia memang harus dilawan oleh semua komponen bangsa. Saat ini terorisme adalah musuh bersama (public enemy) yang memang menjadi target bersama TNI-Polri. Alangkah baiknya bila Koopssus ini juga untuk pemberantasan radikalisme ke dalam institusi TNI-Polri dengan pendekatan sosial budaya (soft approach), " ujarnya. (Han)

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini