nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Stafsus Presiden: Pemulangan WNI Eks ISIS Berisiko untuk Negara

Hambali, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2020 21:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 02 06 337 2164580 stafsus-jokowi-pemulangan-wni-eks-isis-berisiko-untuk-negara-VeswvFFp90.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo Bidang Isu Strategis, Diaz Hendropriyono menuturkan bahwa pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS memiliki risiko yang tinggi.

Presiden Jokowi sendiri memberi isyarat tak setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS. Meskipun begitu, Jokowi mengaku akan menggelar rapat terbatas untuk membahas permasalahan tersebut.

Baca Juga: Jokowi Isyaratkan Tidak Setuju Pulangkan WNI Eks ISIS

“Pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima lagi warga negaranya yang pernah bergabung ke dalam ISIS di luar negeri. Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini tentu sangat berisiko untuk negara,” jelas Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tersebut dalam keterangan tertulis.

Diaz Hendropriyono

Akan tetapi, Diaz menceritakan bahwa meski ada kecenderungan teroris pelintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF) untuk pulang ke Indonesia, ternyata ada satu terduga teroris yang pernah menolak untuk pulang.

“WNI eks teroris rata-rata ingin pulang ke Indonesia, kecuali Hambali. Hambali tahun 2009 menolak dipulangkan karena mendapat fasilitas dan layanan yang bagus di Guantanamo. Dia memilih tinggal di sana dari pada dihukum di Indonesia, walaupun ada perubahan-perubahan lain akhir-akhir ini,” katanya memberikan perbandingan.

Hambali merupakan terduga teroris yang dituduh terlibat dalam Bom Bali tahun 2002 dan Bom Hotel JW Marriot di Jakarta tahun 2003.

Diaz melihat bahwa kasus seperti Hambali sangat jarang terjadi, dan lebih banyak WNI eks teroris yang ingin dipulangkan. Menurutnya, semua elemen pemerintahan harus bersama-sama memberikan perhatian serius mengenai permasalahan ini, karena menyangkut banyak aspek seperti keamanan, hukum, dan sosial.

“Artinya yang mau saya sampaikan, perlu keseragaman narasi tentang ISIS di pemerintahan. Meskipun pada akhirnya dalam teater internasional yang harus menyampaikan narasi tersebut adalah kementerian terkait. Akan tetapi, seluruh elemen pemerintahan tetap harus bersinergi dan satu visi,” tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini