Fraksi PKS dan Demokrat Serahkan Usulan Pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya ke Pimpinan DPR

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Selasa 04 Februari 2020 14:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 04 337 2163142 fraksi-pks-dan-demokrat-serahkan-usulan-pembentukan-pansus-hak-angket-jiwasraya-ke-pimpinan-dpr-qkArQEQAol.jpg Penyerahan Usulan Pembentukan Pansus Kasus Jiwasraya (Foto: Okezone/Harits)

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat di DPR menyerahkan usulan agar kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya (Persero) melalui panitia khusus (pansus) hak angket kepada perwakilan pimpinan DPR yakni Azis Syamsudin.

Dalam penyerahan itu, dihadiri anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman, Hinca Panjaitan, Herman Khaeron dan anggota Fraksi Demokrat lainnya. Sementara Fraksi PKS, Ketua Jazuli Juwaini, Aboe Bakar Al-Habsyi, Ledia Hanifa Amaliah hingga Dimyati Natakusuma.

“Jadi kami hari ini datang ke pimpinan DPR, yang alhamdulilllah diwakili Pak Azis untuk menyampaikan usulan pansus hak angket Jiwasraya,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/2/2020).

jiwasraya

Baca Juga: PKS dan Demokrat Bahas Teknis Pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya

Menurut Jazuli, usulan yang diserahkan fraksi PKS kepada pimpinan DPR sudah ditanda tangani 50 anggota fraksi. “Fraksi PKS 50 anggota sudah tanda tangan semua, mestinya sesuai syarat administrasi yang diatur UU bisa terpenuhi,” beber dia.

Disaat bersamaan, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron menjelaskan mengapa fraksinya ingin kasus Jiwasraya menggunakan Pansus hak angket.

“Ini keseriusan fraksi kami, untuk mendalami melakukan penyelidikan supaya kasus Jiwasraya terang benderang. Supaya kasus Jiwasraya ini terkoordinasi dan segera,” ujar Herman.

Untuk merealisasikan pembentukan Pansus hak angket, Herman menyatakan 54 anggota Fraksi Demokrat sudah melakukan tanda tangan.

“Kami semua anggota fraksi demokrat 54 sudah tanda tangan. Jadi juga kami melengkapi surat dan tanda tangan sudah ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyatakan usulan dari Fraksi PKS dan Demokrat itu nantinya akan diteruskan sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Dalam penerimaan ini akan sesuai mekanisme sesuai tatib (tata tertib), khususnya di pasal 164, di mana hak-hak anggota dewan yang bisa menggunakan hak itu di tanda tangai lebih dari satu fraksi. Tentu ini akan menjadi perhatian pimpinan,” ungkap Azis.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini