nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua MPR Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Berkedok Pendirian Kerajaan

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Jum'at 31 Januari 2020 17:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 31 337 2161409 ketua-mpr-imbau-masyarakat-waspadai-penipuan-berkedok-pendirian-kerajaan-y2ulWI9mD0.JPG Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Seosatyo turut menyoroti munculnya fenomena keraton atau kerajaan fiktif belakangan ini. Bamsoet sapaan akrabnya mengingatkan agar masyarakat mewaspadai modus penipuan melalui pendirian kerajaan itu.

Ia berujar bahwa jika ada orang yang mendirikan keraton atau kerajaan dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja, apalagi dengan meminta sumbangan kepada masyarakat, patut diduga ia sedang menjalankan penipuan.

Alih-alih melestarikan adat dan budaya, orang seperti ini justru mencoreng nama baik keraton atau kerajaan yang sejak dulu sudah berkiprah demi Indonesia.

"Keraton/kerajaan yang sudah berdiri sejak pra-kemerdekaan Indonesia, yang sampai saat ini masih eksis, mereka tergabung dalam berbagai wadah. Misalnya, Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) yang dibentuk pada tahun 2006 atas fasilitas Kementerian Budaya dan Pariwisata, maupun Majelis Agung Raja Sultan (MARS) Indonesia yang dikukuhkan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2017," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Seperti diketahui, belakangan ini masyarakat digegerkan oleh kemunculan kerajaan atau keraton fiktif. Di antaranya Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire dan King of the King.

Bamsoet melanjutkan, menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, para raja se-Nusantara telah mendeklarasikan dirinya melebur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Setelah Indonesia merdeka, praktis tidak ada lagi pembentukan kerajaan/keraton baru, karena seluruh elemen masysrakat menyatu dalam NKRI. Keraton yang sudah ada sejak pra-kemerdekaan dan turut membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat, Keraton Kasunanan Surakarta di Solo, maupun Keraton Kasepuhan Cirebon di Cirebon, dan masih banyak lainnya, kini menjadi tempat melestarikan adat dan budaya lokal, serta peninggalan bersejarah lainnya, tanpa ada kekuasaan politik," tuturnya.

"Hanya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat saja, karena ada keistimewaan yang diberikan melalui undang-undang, rajanya punya kekuasaan politik dan pemerintahan menjadi Gubernur Yogyakarta," tambah Bamsoet.

Selain itu politikus Partai Golkar ini mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang telah mengamankan berbagai orang yang berdalih mendirikan keraton/kerajaan.

"Jika polisi tak bergerak cepat, khawatir kedua keraton/kerajaan fiktif tersebut mendatangkan preseden buruk bagi masyarakat. Lama-lama bisa muncul berbagai keraton/kerajaan dengan argumentasi pendirian yang sumir. Yang pada akhirnya, masyarakatlah yang menjadi korban. Baik sebagai korban penipuan finansial maupun penipuan sejarah," tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini