Jokowi Dorong Sinkronisasi Sistem Hukum agar Lebih Adaptif dan Responsif

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 28 Januari 2020 15:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 28 337 2159537 jokowi-dorong-sinkronisasi-sistem-hukum-agar-lebih-adaptif-dan-responsif-nt6yEW1bPs.jpg Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Bangsa Indonesia tengah menghadapi tantangan era disrupsi yang semakin kompleks. Tantangan itu membutuhkan cara kerja baru yang lebih cepat dan efisien. Satu di antaranya, mengenai sistem hukum yang harus lebih responsif terhadap tantangan dan selaras dengan perkembangan zaman.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan dukungan berbagai pihak untuk berada dalam satu visi besar untuk menciptakan sistem hukum yang fleksibel, sederhana, namun tetap responsif demi kemajuan Indonesia.

"Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah berada dalam satu visi yang sama. Visi besar dalam menciptakan hukum yang fleksibel, hukum yang sederhana, hukum yang kompetitif dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita," ujarnya saat menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (28/1/2020).

Baca Juga: Indonesia Dipastikan Masih Aman dari Penyebaran Virus Korona 

Jokowi Foto: Biro Pers Istana

Kepala Negara mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya mengembangkan sistem hukum yang responsif dengan menyinkronkan berbagai undang-undang melalui omnibus law.

"Omnibus law perpajakan dan omnibus cipta lapangan kerja saat ini sedang kita siapkan dan segera akan kami sampaikan kepada DPR RI," kata Jokowi.

Omnibus law, kata Kepala Negara, memang belum populer di Indonesia. Namun, strategi serupa telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Filipina dengan menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

Strategi tersebut hendak digunakan dalam rangka mereformasi regulasi di Indonesia dengan harapan agar sistem hukum di Indonesia jauh lebih sederhana, fleksibel, responsif, dan cepat menghadapi era kompetisi.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, saat ini terdapat kurang lebih 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah. Presiden sendiri menyebut bahwa saat ini negara kita mengalami hiperregulasi atau obesitas regulasi yang membuat negara kita terjerat oleh aturan kompleks yang dibuat sendiri.

"Oleh karena itu, mulai dari PP, Perpres, Permen, Perdirjen, sampai Perda harus kita sederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan nantinya dalam setiap memutuskan dan bertindak atas respons perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat," katanya.

Baca Juga: 243 WNI di Hubei Hanya Punya Cadangan Makanan untuk 5 Hari

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini