nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Gencar Klarifikasi Polemik RUU Omnibus Law

Muhamad Rizky, Jurnalis · Minggu 26 Januari 2020 07:45 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 26 337 2158393 pemerintah-gencar-klarifikasi-polemik-ruu-omnibus-law-Q8fibhdVCZ.jpg Ilustrasi (Shutterstock)

JAKARTA – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law belakangan menuai polemik di masyarakat. Sejumlah draf omnibus law tersebut tersebar ke publik dan isinya dianggap merugikan banyak pihak.

Salah satu yang menjadi bahan kritikan dalam draf itu terkait rencana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Namun, pemerintah memastikan Amdal tersebut akan tetap ada.

"Amdal akan tetap ada dan termasuk dalam izin berusaha, khususnya untuk usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono dalam keterangan pihak Kemenko Perekonomian yang diterima Okezone, Minggu (26/1/2020).

Ia menjelaskan, Amdal yang ada nantinya memiliki perbedaan pendekatan yakni dengan melihat seberapa besar risiko yang ada. Jika sebuah proyek memiliki potensi melakukan kerusakan besar, akan diperketat. Namun jika sebaliknya, tidak memerlukan izin.

“Kita tekankan basis yang sudah berubah konsepnya jadi risk based approach (pendekatan berbasis risiko). UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tetap jadi filosofi dan yurisdiksi yang diselaraskan tanpa mengubah prinsip lingkungan. Ini sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi,” tuturnya.

Klarifikasi juga datang dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto. Ia menerangkan RUU Cipta Lapangan Kerja merupakan satu hal yang penting dalam memberikan kecepatan pengadaan lahan.

Selain itu, bank tanah akan dibangun untuk menjamin ketersediaan tanah untuk penciptaan lapangan kerja baru.

“Jadi, ini banyak potensi untuk kepentingan umum, sosial, dan mendukung reforma agraria,” tuturnya.

ilustrasi PHK (Ist)

Sementara itu, terkait polemik penghapusan pesangon, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar mengungkapkan penghitungan pesangon untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) masih sama seperti yang sebelumnya.

"Pegawai kontrak juga akan diberikan kompensasi seperti halnya pegawai tetap. Namun, memang dengan penghitungan yang berbeda dari pekerja tetap," katanya.

Terkait upah minimum, kata dia, tidak ada yang berubah alias tetap diterapkan dan tidak dapat ditangguhkan, khususnya untuk pekerja di bawah setahun. Sementara, yang sudah lebih dari itu akan disesuaikan dengan skala pengupahan di perusahaan masing-masing.

Sementara upah per jam akan berlaku untuk pekerjaan khusus, misalnya di bidang ekonomi digital atau konsultansi.

“Pemerintah berkomitmen ingin memperluas dan membangun kesempatan kerja sehingga angkatan kerja akan mudah mendapat pekerjaan,” tuturnya.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi juga memberi penjelasan perihal polemik terkait ada draf yang menyebut mendagri bisa memecat gubernur.


Baca Juga : Airlangga dan Yasonna Temui Jokowi Bahas Omnibus Law Pekan Depan

Menurutnya RUU Cipta Lapangan Kerja tidak mencantumkan pasal yang menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri bisa memecat pimpinan daerah, namun hal itu sudah diatur di Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Begitu juga perihal persyaratan sertifikasi halal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang dinilai akan mengganggu. Menurutnya, keberadaan itu justru akan mempermudah.

“Jaminan produk halal masuk ke klaster penyederhaan izin berusaha, dan ini diatur dengan mempermudah sertifikat halal, dan tidak menghilangkan (persyaratan) ini,” tuturnya.


Baca Juga : Pro-Kontra Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, DPR-Pemerintah Cari Solusi Bersama

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini