nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Airlangga dan Yasonna Temui Jokowi Bahas Omnibus Law Pekan Depan

Muhamad Rizky, Jurnalis · Sabtu 25 Januari 2020 07:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 25 337 2158088 airlangga-dan-yasonna-temui-jokowi-bahas-omnibus-law-pekan-depan-PrMrotr7wJ.JPG Presiden Jokowi. (Foto : Dok Okezone.com/Dede Kurniawan)

JAKARTA – Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna mengatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkumham Yasonna Laoly akan menghadap Presiden Joko Widodo, pekan depan.

Keduanya, kata Hadi, akan bertemu presiden untuk membahas tindak lanjut omnibus law.

"Minggu depan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) akan menghadap Presiden Jokowi untuk membahas progres terbaru omnibus law," kata Hadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/01/2020).

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut juga akan langsung dilakukan rapat terbatas antarmenteri untuk membubuhkan paraf sebelum ditindaklanjuti di DPR.

"Kemungkinan akan dilakukan dengan rapat terbatas guna pemberian paraf dari presiden dan menteri-menteri terkait dalam draf dan naskah akademik RUU tersebut," ucapnya.

Menkumham Yasonna Laoly. (Foto : Okezone.com/Arif Julianto)

Saat ini, kata Hadi, berdasarkan hasil pembahasan terakhir per 24 Januari 2020, telah diidentifikasi sekitar 81 UU yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam 11 klaster.

"Seperti Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi," katanya.


Baca Juga : DPR: Pro Kontra Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Hal yang Wajar

Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, memastikan draf omnibus law yang beredar di masyarakat keliru. Sebab saat ini RUU itu sendiri masih di pemerintah.

"Setelah pemberian paraf dan dikirim Surat Presiden (Supres) kepada DPR, kemudian akan dibahas dalam sidang paripurna, baru akan dibahas ke publik. Jadi, dijamin yang beredar (sekarang) tidak benar karena masih ada di kami,” tuturnya.


Baca Juga : Pro-Kontra Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, DPR-Pemerintah Cari Solusi Bersama

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini