nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Diminta Segera Cari Pengganti Hardjono sebagai Anggota DKPP

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 22 Januari 2020 21:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 22 337 2156878 jokowi-diminta-segera-cari-pengganti-hardjono-sebagai-anggota-dkpp-jOTS6zDVpY.jpg Direktur Perludem Titi Anggraeni (foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mencari pengganti Hardjono sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) usai menunjuknya sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Artinya, sejak Hardjono dilantik menjadi Dewan Pengawas KPK, sudah lebih dari 1 bulan satu kursi anggota DKPP kosong," ujar Direktur Eksekutif Titi Anggraini dalam keterangannya, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga: Dewas : Omong Kosong Orang Bilang Kami Perlambat Kerja KPK 

Menurut dia, DKPP juga belum memiliki ketua definitif, sebab pemilihan ketua diagendakan setelah adanya anggota DKPP yang baru dari presiden.

"Saat ini, ketua DKPP diisi oleh pelaksana tugas, Prof. Dr. Muhammad," sambung dia.

Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2019-2023 Resmi Dilantik 

Seperti diketahui komposisi keanggotaan DKPP terdiri dari tujuh orang berasal masing-masing tiga orang tokoh masyarakat yang diusulkan DPR, dua orang tokoh masyarakat usulan Presiden, satu orang ex officio anggota KPU, dan 1 (satu) orang ex officio anggota Bawaslu.

Sementara Hardjono adalah eks anggota DKPP yang diangkat berdasarkan usulan Presiden Jokowi pada 2017 lalu.

Titi melanjutkan, sebagai lembaga yang memiliki peran untuk menjaga etika penyelenggara pemilu, tentu saja kelengkapan personil anggota DKPP menjadi sangat penting.

Ia pun menilai, pergantian tersebut urgensinya semakin krusial karena penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu beserta jajaranya sedang melaksanakan tahapan Pilkada 2020.

Di dalam pelaksanaan pilkada, lanjut Titi, peran DKPP amat penting, jika melihat persoalan etika penyelenggara pemilu sering kali berkaitan langsung dengan tahapan pelaksanaan pemilu atau pilkada.

"Sebagai lembaga yang betugas menjaga dan menegakkan etik penyelenggara pemilu, tentu saja DKPP membutuhkan anggota yang memiliki integritas dan profesionalitas tinggi. Selain integritas dan profesionalitas, pengalaman yang panjang terhadap penyelenggaraan pemilu sangatlah dibutuhkan," ujarnya

Menurut dia, anggota DKPP pengganti Hardjono harus memiliki pengalaman di penyelenggaraan pemilu agar mampu memahami tugas dan kerja-kerja lembaga penyelenggara pemilu dengan segala batasan perilaku dan etik yang mesti dijaga.

Selain pemahaman terhadap penyelenggaraan pemilu, anggota DKPP yang akan dipilih oleh Presiden harus orang yang menguasai desain institusi lembaga penyelenggara Pemilu.

"Pemahaman ini akan sangat berguna untuk memahami bagaimana pola kerja lembaga penyelenggara pemilu, serta mengukur sejauh mana profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu yang sedang berperkara di DKPP," urainya.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi mesti segera memilih dan menetapkan pengganti Hardjono di DKPP. Terlebih, KPU baru saja mendapatkan tamparan keras dengan ditangkapnya Wahyu Setyawan, salah satu anggota KPU yang disangka menerima suap terkait pengurusan pergantian anggota DPR.

Oleh sebab itu, kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, terutama KPU sedang menghadapi goncangan.

"DKPP sebagai institusi yang menjaga dan menegakkan etik penyelenggara pemilu, punya peran yang sangat penting untuk menjaga dan menegakkan etik dari penyelenggara pemilu, agar praktik suap di tubuh lembaga penyelenggara pemilu tidak terulang kembali," kata dia.

Baca Juga: Langgar Etik, DKPP Berhentikan Wahyu Setiawan 

"Dan kalaupun ada, harus mendapat sanksi maksimal dalam konteks etik dari DKPP. Untuk bisa menjawab tantangan itu, tentu perlu personel yang lengkap dan utuh. Atas dasar itulah, Presiden Jokowi mesti segera mencari dan menetapkan pengganti Hardjono," timpalnya.

Titi pun berharap, sosok yang akan dipilih Presiden Jokowi dapat secara cepat menyesuaikan diri dengan ritme kerja kelembagaan DKPP. Sehingga, diperlukan figur yang sudah teruji kepiawaiannya dalam praktik penyelenggaraan pemilu, hingga memiliki komitmen kuat pada nilai, prinsip, serta tujuan berdemokrasi yang dibuktikan oleh dedikasi dan pengalaman yang sudah diakui publik secara luas.

"Masa depan pemilu Indonesia sedikit banyak ditentukan oleh pilihan Presiden Jokowi atas figur yang akan mengisi kursi kosong di DKPP. Agar kepercayaan publik pada institusi penyelenggara pemilu bisa dipulihkan dan diakselerasi dengan baik," tandasnya. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini