nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON & PPN Papua

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 22 Januari 2020 15:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 22 337 2156678 jokowi-terbitkan-inpres-percepatan-dukungan-penyelenggaran-pon-ppn-papua-bx7WOFT2M2.jpg Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (PPN) XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Inpres yang terbitkan pada 17 Januari 2020 itu ditujukan kepada jajaran kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah di Bumi Cendrawasih guna mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat dukungan dalam penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Papua.

"Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan," bunyi akhir Inpres 1/2020, yang dilansir setkab.go.id, Rabu (22/1/2020).

Jokowi

Baca Juga: Presiden Jokowi dan Ibu Negara Bertolak ke Papua Barat

Adapun Inpres 1/2020 itu ditujukan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Pemuda dan Olahraga;

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

8. Menteri Perhubungan;

9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Menteri Kesehatan;

11. Menteri Perindustrian;

12. Menteri Perdagangan.

13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

14. Menteri Komunikasi dan lnformatika;

15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

16. Menteri Pertanian;

17. Menteri Sosial;

18. Jaksa Agung Republik Indonesia;

19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;|

21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

22. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

23. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

24. Gubernur Provinsi Papua;

25. Wali Kota Jayapura;

26. Bupati Jayapura;

27. Bupati Mimika; dan

28. Bupati Merauke.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini