nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Minta UU Otsus Papua Disahkan Sebelum Tahun 2021

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Rabu 22 Januari 2020 14:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 22 337 2156629 mendagri-minta-uu-otsus-papua-disahkan-sebelum-tahun-2021-o91Bn0H3Fj.jpg Mendagri Tito Karnavian (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Agenda rapat tersebut membahas salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020.

Dalam kesempatan itu, Tito memaparkan beberapa RUU yang diharapkan masuk dalam Prolegnas tahun 2020-2024. Lima usulan tersebut seperti RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kemudian kedua, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua; Usualan ketiga yakni RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Usulan keempat yaitu RUU tentang Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kelima RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

"Terkait prolegnas 2020-2024, Kemendagri membuat prakarsa-prakarsa, diantaranya adalah usulan tahun 2020," kata Tito di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

DPR

Baca Juga: Demo Masyarakat Papua, Stafsus Jokowi Singgung Dana Otsus

Dari kelima RUU yang diusulkan tersebut, Mantan Kapolri itu mendorong agar RUU Otsus Papua dapat masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020.

"RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Nah ini urgen karena perlu diselesaikan tahun ini karena tahun depan 2021 UU ini berakhir," beber dia.

Tito menekankan UU tentang Otsus Papua bakal berakhir tahun 2021 karena hanya berlaku sejak tahun 2001. Sehingga tak ada lagi waktu untuk membahasnya di tahun 2020 apalagi untuk melakukan keberlanjutan dana otsus 2 persen dari Dana Alokasi Umum.

"Prinsipnya kita ingin melakukan percepatan pembangunan di Papua, affirmative action, sehingga isu-isu yang bisa merusak keutuhan NKRI itu terjaga," tutup Tito.

Sekedar informasi DPR siang ini akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini