KPK: Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju Telah Lapor Harta Kekayaannya

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 21 Januari 2020 20:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 21 337 2156278 kpk-seluruh-menteri-kabinet-indonesia-maju-telah-lapor-harta-kekayaannya-thOvikFcMy.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dari para Menteri serta Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin. KPK mengapresiasi kepatuhan seluruh para Menteri dan Wakilnya yang telah melaporkan harta kekayaan.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kepatuhan 100% laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), untuk jenis pelaporan khusus oleh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju," kata Plt Jubir KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati melalui pesan singkatnya, Selasa (21/1/2020).

 Baca juga: Menparekraf Wishnutama Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Ipi menjelaskan, para menteri dan wakilnya yang telah melaporkan harta kekayaannya merupakan penyelenggara negara yang baru menduduki jabatan publik. Mereka, kata Ipi, diwajibkan untuk menyerahkan laporan harta kekayaannya setelah resmi menjabat sebagai Menteri dan Wakil Menteri.

"Mereka adalah para penyelenggara negara yang diwajibkan undang undang untuk menyampaikan laporannya saat menduduki jabatan publik pertama kali," ucapnya.

Berdasarkan data yang diterima dari KPK, Menteri serta Wakil Menteri yang baru menjadi penyelenggara negara tersebut berjumlah 22 orang. Seluruhnya telah melaporkan harta kekayaan untuk pertama kalinya.

 Baca juga: KPK: 242 Anggota DPR Tidak Lapor Harta Kekayaan

Sedangkan sisanya, atau sejumlah 22 Menteri yang sebelumnya pernah menjadi penyelenggara negara berjumlah 29 orang. Mereka melaporkan harta kekayaan untuk periodik 2019.

"Dari data keseluruhan total 51 Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri saat ini tercatat 22 orang (43%) telah melaporkan harta kekayaannya. Sisanya sebanyak 29 orang atau sekitar 57% merupakan wajib lapor jenis pelaporan periodik dengan batas waktu pelaporan 31 Maret 2020," katanya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini