DPR Belum Terima Draf Omnibus Law dari Pemerintah

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Selasa 21 Januari 2020 14:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 21 337 2156082 dpr-belum-terima-draf-omnibus-law-dari-pemerintah-rj9IJqIL0F.jpg Wakil Ketua Baleg DPR RI Rieke Diah Pitaloka (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan belum menerima draf Omnibus Law dari pemerintah. Lagi pula, kalau sudah diterima tak akan langsung dibahas karena harus dibawa dulu ke rapat paripurna.

"Belum (menerima), ini kan belum tahapan ke situ. Ini baru tahapan, supaya ada pembahasan seluruh RUU yang prioritas harus disahkan dulu di paripurna,” ujar Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca Juga: Omnibus Law RUU Lapangan Kerja Akan Menghapus Sertifikasi Produk Halal?

Rieke menjelaskan, kalau draf Omnibus Law tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Maka, tak akan ada pembahasan lebih jauh, walaupun drafnya sudah diterima.

“Kalau pun pemerintah mengirim kan draf ini tidak disahkan Prolegnas prioritas 2020 di paripurna, maka tidak akan terjadi pembahasan," katanya.

Ilustrasi paripurna DPR

Menurut Rieke, tak menutup kemungkinan akan ada pembahasan lagi mengenai rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Omnibus Law. Saat ini, baru empat RUU yang masuk Omnibus Law yakni, Cipta Lapangan Kerja, Fasilitas Perpajakan, Kefarmasian dan Ibu Kota Negara.

“Omnibus Law masih empat, tetapi sebenarnya Omnibus Law itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada hal-hal yang harus dibahas lagi, kalau hal itu menyangkut hal yang sangat urgen, tidak ada larangan untuk membahasnya,” ujarnya.

Baca Juga: PPP Keberatan Omnibus Law RUU Lapangan Kerja Hapus Sertifikat Produk Halal

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini