nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, Mendagri Bisa Pecat Gubernur

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 21 Januari 2020 14:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 21 337 2156074 omnibus-law-ruu-cipta-lapangan-kerja-mendagri-bisa-pecat-gubernur-uEWQkBZUe5.jpg Massa buruh demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Okezone.com/Fahreza)

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja masuk dalam program Omnibus Law. Dalam draf RUU tersebut diatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa memberhentikan kepala daerah yang tak menjalankan program strategis nasional.

Hal itu sebagaimana tertulis dalam draf RUU Cipta Lapangan Kerja BAB VIII Dukungan Inovasi dan Riset Pasal 520 dan 521 yang diterima Okezone dari sumber di DPR RI, Selasa (21/1/2020). RUU tersebut akan dibahas oleh DPR.

Dalam pasal 520 dan 521 ayat 1 sampai 3, diatur tentang kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota bisa diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, diberhentikan sementara selama tiga bulan, hingga diberhentikan permanen, jika tidak melaksanakan program strategis nasional atau kewajibannya.

“Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah” demikian bunyi ayat 3 dalam pasal tersebut.

Pemberhentian gubernur akan dilakukan oleh Mendagri, sedangkan bupati dan wali kota dilakukan oleh gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah.Demo buruh

Massa buruh berdemo di DPR RI menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Okezone.com/Fahreza)

Dalam RUU tersebut, Pasal 519 juga mengatur kewajiban kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pasal itu meliputi:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

f. melaksanakan program strategis nasional; dan

Baca juga: Omnibus Law RUU Lapangan Kerja Akan Menghapus Sertifikasi Produk Halal?

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Pasal 67

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Baca juga: DPR Janji Libatkan Buruh Bahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

f. melaksanakan program strategis nasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan kebijakan Pemerintah Pusat; dan

g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Jika di antara kewajiban itu tidak dijalankan oleh kepala daerah, maka akan diberi sanksi seperti yang tertuang dalam dua pasal berikut:

Pasal 520

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.Ilustrasi

(3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 521

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.

(3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Draft Abal-Abal

Secara terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, belum menerima draf Omnibus Law dari pemerintah. Dia meminta agar masyarakat tak terpengaruh dengan draf yang belum diketahui kebenarannya.

"Sampai saat ini belum ada draft yang disampaikan oleh pemerintah terkait Omnibus law," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kalau memang draf Omnibus Law sudah diterima DPR, kata Puan, pihaknya akan meminta ke Komisi terkait untuk menyosialisasikannya. Kemudian, meminta masukan kepada pihak-pihak yang terkait agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Puan, DPR sudah meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Semakin cepat diberikan, tentunya akan semakin baik.

"Saya sudah meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan draf omnibus law terkait cipta lapangan kerja dan perpajakan. Jadi, semakin cepat pemerintah kemudian bisa memberikan draf tersebut nantinya setelah kemudian diputuskan dalan paripurna yang akan dtang ini akan semakin baik," tuturnya.

Puan mengimbau masyarakat agar tak terpengaruh dengan draf Omnibus Law yang sudah tersebar. Seperti halnya mengenai RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi perbincangan karena isinya dianggap kontroversi.

"Namun, yang saya bisa sampaikan disini adalah jangan sampai kita terpengaruh oleh draf-draf yang kemudian abal-abal, dalam artian belum ada draf resmi yang disampaikan oleh pemerintah ke DPR terkait dengan omnibus law," ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu merasa heran mengapa draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja bisa tersebar. Sehingga, dia khawatir bakal menimbulkan polemik di masyarakat.

"Jadi, kalau ada yang beredar itu saya enggak tahu dari mana asalnya atau berasal dari mana. Sehingga, kemudian menimbulkan salah persepsi ataupun spekulasi yang tidak mendasar," ujar dia. (sal)

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini