KPK Kaji Pertimbangan Hakim Tolak Pencabutan Hak Politik Romahurmuziy

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 21 Januari 2020 14:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 21 337 2156045 kpk-kaji-pertimbangan-hakim-tolak-pencabutan-hak-politik-romahurmuziy-cSPkzfJawQ.jpg Terdakwa Romi saat sidang di PN Tipikor (foto: Okezone.com/Heru Haryono)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum lanjutan, atau banding terhadap vonis mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Romi. KPK juga tengah mengkaji pertimbangan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menolak tuntutan Jaksa mencabut hak politik Romi selama lima tahun.

"JPU akan mempelajari seluruh pertimbangan fakta-fakta hukum putusan tersebut secara lengkap, termasuk mengkaji pula pertimbangan terkait tidak dikabulkannya pencabutan hak politik," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2020).

 Baca juga: KPK Pertimbangkan Ajukan Banding terhadap Vonis Romahurmuziy

Jaksa penuntut umum pada KPK mempunyai waktu selama 7 hari, untuk mempertimbangkan apakah akan melakukan banding terhadap vonis Romahurmuziy atau tidak. Keputusan itu diambil setelah tim Jaksa KPK rampung mengkaji pertimbangan vonis Hakim terhadap Romi.

"Setelah itu kemudian bersikap, apakah akan menerima ataupun menyatakan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari ke depan," ujarnya.

 Baca juga: Divonis 2 Tahun Penjara, Romi Pikir-Pikir Ajukan Banding

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun penjara serta denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap Romahurmuziy. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga tidak mengabulkan tuntutan JPU KPK terkait hak untuk dipilih sebagai jabatan publik Romi selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Putusan hakim tersebut lebih rendah 2 tahun dari tuntutan yang diajukan JPU pada KPK. Putusan tersebut juga tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa terkait pencabutan hak politik Romi.

Majelis Hakim beralasan, tidak dikabulkannya permohonan pencabutan hak politik Romi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015. Putusan MK tersebut mengatur tentang pemberian jeda lima tahun bagi narapidana kasus korupsi untuk dapat mencalonkan diri pada Pilkada.

"Hakim berpendapat putusan MK. Dan Majelis Hakim sependapat dengan putusan MK sehingga tak perlu lagi menjatuhkan hukuman tambahan dipilih," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat memutus perkara Romi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2020.

Dalam putusannya, Romahurmuziy divonis bersalah karena menerima suap terkait pengurusan atau jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Hakim meyakini Romi terbukti menerima suap sebesar Rp255 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Selain dari Haris, Romi juga disebut telah menerima suap dari mantan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi. Uang itu berkaitan dengan pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini