nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Omnibus Law RUU Lapangan Kerja Akan Menghapus Sertifikasi Produk Halal?

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 21 Januari 2020 13:44 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 21 337 2156020 omnibus-law-ruu-lapangan-kerja-akan-menghapus-sertifikasi-produk-halal-iZpQJAigGI.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan Kerja menjadi salah satu regulasi yang akan digabungkan dalam Omnibus Law. Namun, dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang akan dibahas di DPR, akan menghapus beberapa pasal, salah satunya kewajiban produk untuk bersertifikat halal.

Berdasarkan draf RUU Cipta Lapangan Kerja yang beredar, kewajiban bersetifikat halal akan dihapus sebagaimana tertuang pada Pasal 552 Pasal C.

 Baca juga: DPR Janji Libatkan Buruh Bahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Adapun pasal yang bakal dihapus jika di dalam draf RUU Cipta Lapangan Kerja di antaranya Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, dan Pasal 44 UU Jaminan Produk Halal.

“Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” demikian tulisan didalam draf RUU Cipta Lapangan Kerja sebagaimana dikutip Okezone, Selasa (21/1/2020).

 Baca juga: Menag Sebut Omnibus Law Akan Permudah Masyarakat Berwakaf

Ataupun bunyi masing-masing pasal pada UU Jaminan Produk Halal yang bakal dihapuskan sebagai berikut. Seperti Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal yakni “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal,”tulisnya.

Kemudian untuk di Pasal 29 berbunyi (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH. (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. proses pengolahan Produk. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Lalu bunyi Pasal 42 (1), Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Dan terakit Pasal 44 berbunyi: (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, Biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya Sertifikasi Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini