nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

2 Bos PT Palma Satu Dipanggil KPK soal Korupsi Alih Fungsi Hutan di Riau

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 21 Januari 2020 11:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 21 337 2155948 2-bos-pt-palma-satu-dipanggil-kpk-soal-korupsi-alih-fungsi-hutan-di-riau-e4rJBWQ7o0.JPG Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua bos PT Palma terkait kasus dugaan korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014. Keduanya yakni, Komisaris PT Palma Satu, Rudi Candra dan Direktur Utama PT Palma Satu, Fadlan Arisandy.

Keduanya dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan PT Palma Satu yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka PT Palma Satu," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi yang ikut terlibat dalam korupsi terkait ‎pengajuan revisi alih fungsi hitan di Provinsi Riau, tahun 2014.

Selain tersangka korporasi, KPK juga menetapkan dua pengurusnya yakni, Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta dan Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Awalnya, perkara ini bermula ketika mantan Menteri Kehutanan yang kini menjabat Ketua MPR, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyerahkan Surat Keputusan Menteri tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau periode 2014-2019, Annas Maamun.

Dalam surat itu, Zulhas‎ membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir melalui Pemda. Annas pun memerintahkan SKPD untuk menelaah kawasan hutan.

Kemudian, tersangka Suheri Terta mengirimkan surat kepada Annas untuk mengakomodir perizinan lahan perkebunan milik PT Duta Palma Group‎ yang diantaranya untuk lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, dan PT Seberida Subur di daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Annas Maamun kemudian meminta anak buahnya agar permohonan tersebut dibantu dengan membuat disposisi yang isinya memerintahkan Wagub Riau, untuk melakukan rapat bersama. Kemudian, terjadilah pertemuan antara dua tersangka dengan Gulat Medali Emas Manurung untuk membahas permintaan PT Duta Palma Group.

Selanjutnya, Surya Darmadi disinyalir menjanjikan ‎fee sebesar Rp8 miliar kepada Annas lewat Gulat Medali Emas agar lahan milik PT Duta Palma Group tidak masuk dalam kawasan hutan. Terjadilah pemberian uang Rp3 miliar dalam bentuk Dollar Singapura dari Suheri Terta kepada Annas lewat Gulat setelah adanya perubahan peta.

Diduga, PT Palma Satu merupakan perusahaan yang mengajukan permintaan kepada Annas Maamun. PT Palma Satu adalah perusahaan bagian dari Duta ‎Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

Sementara Surya Darmadi sendiri merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Sedangkan, Suheri Terta adalah Komisaris PT Darmex Agro sekaligus orang kepercayaan Surya Darmadi.

Surya Darmadi dan Suheri Terta diduga bersama-sama mengurus perizinan lahan perkebunan milik PT Duta Palma Group dan PT Palma Satu sebagai korporasi yang telah memberikan uang Rp3 miliar ke Annas Maamun terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau.

Penetapan tersangka ini sendiri merupakan pengembangan kasus dugaan suap terhadap Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun terkait alih fungsi hutan di Riau. Dalam perkara tersebut, Annas Maamun menerima suap dari pengusaha Gulat Medali Emas Manurung sebesar Rp 2 miliar.

Suap tersebut diberikan agar Annas mengalih fungsi kawasan hutan 'rakyat miskin' menjadi perkebunan sawit di daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1.188 hektare dan Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 hektare.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini