China Maju karena Terapkan Model GBHN yang Kini Pro-Kontra di Indonesia

Fetra Hariandja, Okezone · Senin 20 Januari 2020 20:43 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 20 337 2155726 china-maju-karena-terapkan-model-gbhn-yang-kini-pro-kontra-di-indonesia-suf2QpW7hv.jpg Ketua MPR Bambang Soesatyo bertemu dengan MAHUTAMA di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta (Foto: Ist)

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, di Indonesia saat ini tengah ramai pro kontra rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Padahal, di China justru sudah menerapkan model serupa sejak 1953 dan membuat negara tersebut maju.

Menurut pria yang akrab disapai Bamsoet itu, China merumuskan pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjangnya melalui lembaga National Development and Reform Commision/NDRC (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional). Perencanaan program kerja kementerian serta pemerintah daerah di China juga harus mengacu pada perencanaan yang telah dibuat NDRC. Sehingga menjamin terwujudnya harmoni pembangunan.

"Tak heran jika dalam Kongres Partai Komunis China ke-19 pada Oktober 2017 lalu, sebagai forum yang menentukan kepemimpinan China serta arah pembangunan China, Presiden China Xi Jinping selama 3 jam lebih berbicara jauh mengenai Visi China hingga tahun 2050," ujar Bamsoet usai menerima Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca Juga: Bamsoet Tegaskan MPR Tak Gegabah soal Amandemen UUD & Hidupkan GBHN 

Tak hanya membahas rencana sosial dan ekonomi, visi China 2050 juga bertekad menjadi super power di sepakbola, ditandai dengan rencana pembentukan 20.000 pusat pelatihan sepakbola dan 70.000 lapangan baru, sehingga bisa melahirkan 50 juta pemain sepakbola profesional. Bamsoet menilai, sebuah rencana kerja yang konkret dan terukur, tak mengawang-awang.

Bamsoet bertemu MAHUTAMA Foto: Istimewa

Melihat berbagai keberhasilan pembangunan di berbagai sektor yang telah dilakukan China melalui model pembangunan semacam Pokok-Pokok Haluan Negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyambut hangat dukungan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan juga MAHUTAMA atas rencana kerja MPR RI melakukan perubahan terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara. MPR RI akan memanfaatkan waktu golden time hingga 2023 untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan lainnya.

"Selain dukungan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, PP Muhammadiyah dan MAHUTAMA juga mengusulkan penguatan kedudukan MPR RI dan menghidupkan kembali Utusan Golongan sebagai Anggota MPR RI. Seperti apa penerapannya, apakah bisa dilakukan atau tidak, biarkan mewarnai ruang dialektika publik terlebih dahulu. Sehingga nanti kita bisa menarik benang merah dan mengambil kesimpulan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang & Industri (KADIN Indonesia) ini menambahkan, MAHUTAMA juga mengusulkan usulan menarik yang patut dielaoborasi lebih jauh. Usulan tersebut adalah perlunya memberlakukan doktrin Struktur Dasar (basic structure doctrine) dalam konstitusi negara, sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara seperti India, Malaysia, dan Singapura.

"Doktrin Struktur Dasar menyangkut ketentuan yang tak dapat diubah, baik oleh MPR RI sendiri maupun oleh Mahkamah Konstitusi. Di UUD NRI 1945, kita hanya mempunyai satu ketentuan yang tak bisa diubah, yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 Ayat (5)," katanya.

Baca Juga: GBHN Refleksikan Kearifan Generasi Milenial Membaca Tantangan ke Depan 

Sementara India, memiliki 17 doktrin Struktur Dasar seperti Supremasi Konstitusi, Negara Hukum, Prinsip Pemisahan Kekuasaan, Perlindungan HAM, hingga Sistem pemerintahan parlementer. Turut hadir dari MAHUTAMA antara lain, Aidul Fitriciada Azhari, Zaenal Arifin Hoessein, dan Zulhidayat.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini