Bamsoet: Pokok-Pokok Haluan Negara Jadi Arah Kebijakan Strategis

Fetra Hariandja, Okezone · Senin 20 Januari 2020 19:58 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 20 337 2155704 bamsoet-pokok-pokok-haluan-negara-jadi-arah-kebijakan-strategis-1fw2cioLPP.jpg Ketua MPR Bambang Soesatyo (foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah mengalami empat kali perubahan, tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Fungsi GBHN digantikan UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025.

Menurutnya, dalam Lampiran UU Nomor 17/2007, Bab Pendahuluan angka 4 dan 5 disebutkan, "Hilangnya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang.

"Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1/2020).

Ilustrasi (foto: Okezone) 

"Namun pada praktiknya, saat ini keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya," sambungnya.

Dia menambahkan, selain ketiadaan GBHN, desentralisasi dan penguatan otonomi daerah di sisi lain juga berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional.

"Lahirnya UU. No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan, didalamnya juga belum memberikan jaminan sinergisitas pembangunan nasional dan daerah. Maupun keberlanjutan antara satu periode presiden ke presiden penggantinya," tutur Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.

Baca Juga: JK: GBHN Bagus, Asal Tak Ubah Sistem Tata Negara 

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga menuturkan, ketersebaran panduan arah pembangunan dari berbagai UU, justru malah menimbulkan kerancuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk mencegah kerancuan ini di satu di sisi, dan agar pelaksanaan pembangunan bisa terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik pada sisi lainnya, maka diperlukan penataan kembali rencana pembangunan nasional dalam satu naskah haluan negara yang utuh dan komprehensif.

"Secara filosofis, sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana model GBHN adalah dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya rakyatlah melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR RI yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang merancang dan menetapkannya," urai Bamsoet.

Mengenai polemik menghadirkan kembali GBHN, mantan Ketua DPR RI ini menegaskan berdasarkan rekomendasi MPR RI 2014-2019, nomenklatur yang digunakan adalah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan GBHN. Dalam pembahasan di Badan Pengkajian MPR, subtansi PPHN direkomendasikan hanya akan memuat arah kebijakan strategis yang menjadi arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.

"Subtansi PPHN yang merupakan visi antara dari visi abadi bangsa Indonesia harus mampu menggambarkan wajah Indonesia 50 bahkan 100 tahun ke depan," tutur Bamsoet.

Selain itu, kata dia, Indonesia juga harus mampu mengantisipasi megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, perubahan geoekonomi, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Tanah Air.

Nantinya, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, hadirnya PPHN tidak akan mengurangi ruang kreatifitas Presiden untuk menerjemahkan ke dalam program-program pembangunan. Dengan adanya PPHN akan menjadi payung yang bersifat politik bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknoratis.

"Dengan begitu, hadirnya PPHN sama sekali tidak bertentangan dengan sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama," pungkas Bamsoet.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini