nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Pencabutan Hak Politik Romi, Hakim Berpacu pada Putusan MK

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 20 Januari 2020 19:21 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 20 337 2155683 soal-pencabutan-hak-politik-romi-hakim-berpacu-pada-putusan-mk-S2rXzKBZ5a.jpg Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy (Romi) Divonis 2 Tahun (foto: Okezone/Heru Haryono)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK terkait dengan pencabutan hak politik Eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Rommahurmuziy alias Romi.

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri, mengungkapkan majelis mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015. Pasalnya, putusan itu mengatur soal memberi jeda lima tahun bagi narapidana kasus korupsi agar dapat mencalonkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Baca Juga: Eks Ketum PPP Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara 

Kasus Jual Beli Jabatan, Romi Divonis 2 Tahun Bui

"Hakim berpendapat putusan MK. Dan Majelis Hakim sependapat dengan putusan MK sehingga tak perlu lagi menjatuhkan hukuman tambahan dipilih," kata Fahzal di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Dalam tuntutannya, JPU KPK sebelumnya meminta kepada Majelis Hakim Tipikor untuk mencabut hak politik Romi. Hak politik dimaksud yaitu dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.

Pada perkara ini, Romi divonis dua tahun penjara dengan denda sebesar Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan bui dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

Putusan itu lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni pidana kurungan penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Romi dinilai telah menerima suap sebesar Rp91,4 juta dari Muafaq Wirahadi dan Rp255 juta dari Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jawa Timur. Uang itu, merupakan fee atas bantuan Romi telah mengangkat keduanya menduduki jabatan tinggi pada Kementrian Agama.

Baca Juga: Lukman Hakim Disebut Ikut Andil Jual-Beli Jabatan di Tuntutan Romahurmuziy 

Kasus Jual Beli Jabatan, Romi Divonis 2 Tahun Bui

Uang itu, diterima Romi secara bertahap dari Januari-Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama-sama dengan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama dalam pengangkatan jabatan Haris sebagai kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.

Romi dinilai melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini