nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KSPI: Pembuatan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Libatkan Buruh

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 20 Januari 2020 15:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 20 337 2155538 kspi-pembuatan-draf-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-tak-libatkan-buruh-MCzJ6cgbBR.jpg Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal (kanan). (Foto : Okezone.com/Fahreza Rizky)

JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak pro buruh. Menurut dia, rancangan itu lebih berpihak ke pengusaha.

Hal itu diucapkan Iqbal usai diterima pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020). Iqbal ditemani anggota Komisi IX DPR Fraksi Gerindra Obon Tabroni saat berorasi di atas mobil komando.

Iqbal berujar, unsur buruh tidak dilibatkan dalam pembuatan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.

"RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tidak melibatkan serikat buruh dalam proses pembuatan drafnya," kata Iqbal di hadapan ribuan buruh.

Iqbal mengungkapkan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk membentuk satuan tugas (satgas) perancang draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Demo buruh tolak omnibus law Cipta Lapangan Kerja. (Foto : Okezone.com/Fahreza Rizky)

Ia mengatakan, susunan satgas perancang draf UU sapu jagat itu hanya diisi unsur pengusaha. Tidak ada perwakilan buruh dalam satgas tersebut.

"Siapa isi satgasnya? Ketua satgasnya adalah ketum Kadin. sekretarisnya ketum Apindo. Anggota satgas 22 asosiasi pengusaha yang bergabung di dalam satgas. Tidak ada satu pun unsur serikat buruh," tutur Iqbal.

"Karena itu kita bisa membacanya, sudah pasti RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bercita rasa pengusaha dan mengeksploitasi kaum buruh," katanya.


Baca Juga : Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh Berselawat di Tengah Hujan Deras

Berdasarkan siaran pers resmi KSPI, gerakan penolakan terhadap omnibus law tidak hanya di Jakarta, tetapi juga serentak dilakukan di Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Hingga kini, massa buruh masih bertahan di depan Gedung DPR/MPR. Mereka tampak melantunkan yel-yel perjuangan buruh. Selain menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, buruh juga menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.


Baca Juga : Demo di DPR, Ini Alasan Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini