nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Adian Napitupulu Sebut Wajar Harun Masiku Dapat Perlindungan LPSK

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Minggu 19 Januari 2020 19:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 19 337 2155143 adian-napitupulu-sebut-wajar-harun-masiku-dapat-perlindungan-lpsk-143sejxNmn.jpg Politikus PDIP Adian Napitupulu (foto: Ist)

JAKARTA - Politikus PDIP Adian Napitupulu menilai mantan caleg PDIP Harun Masiku sebagai korban dalam dugaan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang telah menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurut dia, Harun Masiku bisa saja sebagai korban dari iming-iming dan janji manis yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan. Sehingga, ia menilai, Harun Masiku layak dapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Baca Juga: Kehadiran Menkumham Dipersoalkan, Ini Penjelasan Tim Hukum PDIP 

"Boleh enggak dia datang ke LPSK minta perlindungan? Kalau menurut saya harusnya dilindungi. Kenapa? butuh kepastian, dia nih siapa, posisinya sebagai apa," ujar Adian dalam diskusi Indonesia Law Reform Institute bertajuk 'Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?' di Warung Komando, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

Harun Masiku (Foto : KPU)	 

Adian menjelaskan, kasus Harun Masiku itu bermula saat adanya suara tak bertuan dari Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Kemudian, PDIP mengajukan uji materi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung (MA).

MA pun memutuskan bahwa partai sebagai penentu pergantian kursi sepeninggal Nazarudin Kiemas. Berpegang putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019, PDIP memutuskan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas.

Namun, KPU menolak nama Harun Masiku pada 31 Agustus 2019 lalu. "Ketika Mahkamah Agung memutuskan itu, KPU mau menjalankan nggak? Enggak," ucap Adian.

Adian menilai, Harun Masiku hanya memperjuangkan haknya lantaran telah diputuskan partai yang berdasarkan putusan MA itu.

Di sisi lain, terdapat peluang dari Wahyu Setiawan yang meminta sesuatu kepada Harun untuk memuluskan niatnya menjadi anggota DPR.

"Karena dalam kapasitas hukum Harun merasa benar, dia bayarlah itu. Jadi dia korban atau pelaku? Korban. Dia berusaha mendapatkan haknya. Karena KPU memutuskan hal yang berbeda dengan putusan MA,"ujarnya

Baca Juga: Adian Napitulu Putar Rekaman CCTV soal Penggeledahan Kantor PDIP 

Lebih lanjut, Adian pun memberikan contoh masyarakat yang kerap harus membayar oknum pejabat untuk pembuatan kartu tanda penduduk (KTP). Padahal, negara mewajibkan penduduknya terdaftar dan memiliki KTP.

"Setiap warga negara punya KTP. Waktu mau ngurus kita datang ke kelurahan, orang kelurahan oknumnya minta duit, lalu kita kasih, supaya KTP-nya kita dapat. Itu penyuapan enggak? Kalau gitu tangkap jutaan yang lain," ujar anggota komisi I DPR RI itu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini