Beda Pandangan Demokrat dan PDIP soal Pansus atau Panja Jiwasraya

Muhamad Rizky, Okezone · Minggu 19 Januari 2020 12:58 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 19 337 2155035 beda-pandangan-demokrat-dan-pdip-soal-pansus-atau-panja-jiwasraya-sabNY6wpeF.jpg PT Asuransi Jiwasraya (foto: Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA - Polemik dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menimbulkan dua pandangan yang berbeda di DPR RI.

Beberapa fraksi di DPR meminta untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) ada pula yang meminta untuk Panitia Kerja (Panja). Namun belakangan telah diputuskan untuk membentuk Panja DPR.

Baca Juga: DPR Nilai Pola Kasus Jiwasraya Dinilai Sama dengan Dugaan Korupsi di Asabri 

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menilai bahwa saat ini tidak ada urgensi untuk membentuk Pansus terkait penyelesaian kasus perusaahan pelat merah yang telah merugikan negara hingga Rp13 triliun tersebut.

Diskusi Mengenai Jiwasraya (foto: Okezone/M Rizky)	 

Menurut Deddy pembentukan Pansus justru saat ini tidak tepat, sebab pemerintah sudah bergerak untuk menyelesaikan kasus tersebut, baik dari Kejaksaan dalam menangani persoalan hukum maupun pemerintah khususnya dalam mencari solusi pengembalian uang nasabah.

"Kalau pemerintah tidak menunjukkan etikad menyelesaikan masalah Jiwasraya itu secara cepat tentu kita akan medorong Pansus. Tapi ternyata pada penutupan masa sidang itukan pimpinan DPR sudah menagih instansi terkait, dan langsung Kejaksaan bergerak," kata Deddy saat diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (19/01/2020).

"Mereka ekspose kasus, menetapkan tersangkanya, menjelaskan kasusnya, lalu bahkan sekarang sudah ditahan orang-orang yang disangkakan terlibat dalam kekaacauan di Jiwasraya, karena itu dalam rapat pimpinan DPR disepakati dibentuk Panja bukan Pansus," tambahnya.

Deddy menjelaskan bahwa pembentukan Pansus justru akan mengganggu penyelesaian kasus itu sendiri. Karena itu Panja dipilih agar proses penanganan hulum maupun pengembalian uang korban bisa segera diselesaikan.

"Jadi tidak ada lagi perdebatan soal Pansus atau Panja kalau masih mau ada lain selain panja itu sah-sah saja itu upaya, tapi sekarang kita sudah bentuk Panja. Ini sudah jadi keputusan DPR kalau PDI Perjuangan melihat proses hukumnya udah jalan, kalau kita masuk lagi Pansus itu ada redundant (mubazir)," tambahnya.

Kementerian BUMN-Kemenkeu Godok Restrukturisasi Jiwasraya

Dalam kesempatan yang sama, Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin memiliki pandangan lain, menurutnya pembentukan Pansus dirasa tepat melihat besarnya nilai kerugian negara tersebut. Bahkan ia menyebut bahwa kasus ini sebagai 'perampokan' terbesar di BUMN sepanjang sejarah.

"Kalau kira lihat dari permasalahan kasus ini dari kerugian yang sangat besar mungkin ini kasus terbesar dugaan penyelewengan, penjarahan, peramporkan di BUMN sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ungkapnya.

"Jadi karena skalanya sangat besar tentu yang paling tepat untuk menyelesaikan ini secara politik adalah Pansus," tuturnya.

Didi mencontohkan beberapa kasus yang memiliki skala nilai kerugian lebih kecil juga dibentuk Pansus di DPR seperti skandal Bank Century, Pelindo II, hingga kenaikan harga BBM. Karena itu kata dia, sudah selayaknya kasus Jiwasraya dibuat Pansus.

"Jadi pansus pansus yang dalam skala kecil saja DPR siap membenruk bahkan dalam waktu yang singkat kalau kita lihat Pelindo II, Century. Asalkan niat kita sama dan ada kesungguhan untuk menegakkan kebenaran kenapa tidak," paparnya.

Kasus Jiwasraya, Kantor Erick Thohir Penuh Karangan Bunga

Menurutnya penegakan hukum yang cepat dilakukan oleh Kejaksaan Agung harus diapresiasi. Namun menurutnya hal itu dua sisi yang berbeda terlebih Panja sendiri memiliki kewenangan yang lebih kecil jika dibanding Pansus.

Baca Juga: Korban Minta Pemerintah Miskinkan Koruptor Jiwasraya 

"Kalau dari sisi politik ini kan mendukung ya dan kalau Panja itu kan sebatas hanya komisi-komisi yang ada dan kewenangannya sangat terbatas sekali tetapi kalau Pansus ini kewenagannya sangat luas dan bisa menggunakan hak penyelidikan melalui hak angket," jelasnya.

"Bisa hak interpelasi juga di sana sehingga manakala proses-proses yang ada ini tidak optimal di Pansus ini bisa dilakukan," terangnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini