nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Jiwasraya, Ombudsman: Direksi Perusahaan Asuransi Jangan Bermewah-mewahan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Sabtu 18 Januari 2020 14:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 18 337 2154748 kasus-jiwasraya-ombudsman-direksi-perusahaan-asuransi-jangan-bermewah-mewahan-gb8FUXgzNt.jpg Diskusi Polemik Sindo Trijaya bahas skandal korupsi Jiwasraya (Foto: Okezone.com/Fahreza Rizky)

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati seleksi direksi maupun komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi. Pencermatan perlu dilakukan untuk memastikan pimpinan perusahaan adalah sosok yang tepat. 

Hal tersebut dikatakan Anggota ORI, Alamsyah Saragih terkait adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp13,7 triliun.

"OJK perlu (mencermati) karena rekruitmen direksi, komisaris, uji kepatutannya ada di OJK. Profiling SDM yang profesional di sektor ini, harus serius," katanya dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk "Jiwasraya dan Prospek Asuransi" di Hotel Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).

Baca Juga: Korban Jiwasraya: Negara Tak Boleh Kalah dengan Pelaku!

Saragih menyampaikan, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan fit and proper test terhadap calon direksi maupun komisaris BUMN di bidang asuransi. OJK harus benar-benar memastikan seleksi tersebut menghasilkan pimpinan perusahaan yang terbaik.

"Orang yang menggemari kemewahan (harus) keluar dari dunia asuransi. Karena direksi asuransi itu haruslah karakternya humble, karena dia mengelola duit orang, bukan duit dia (sendiri)," ujarnya.

"Jadi, harus di-track betul, cek kelakuannya, kalau enggak bisa, out, komisarisnya juga begitu," imbuhnya.

Jiwasraya 

Sekadar informasi, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Diduga negara merugi hingga Rp13,7 triliun.

Mereka yang dijadikan tersangka itu adalah eks Direktur Utama PT Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Presiden Direktur PT TRAM Heru Hidayat, dan eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, dana nasabah yang belum kembali karena kasus gagal bayar yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya bakal dibayarkan secara bertahap.

Baca Juga: Fraksi PKS Galang Kekuatan Pembentukan Pansus Jiwasraya 

Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki tekanan likuiditas yang terjadi di perusahaan pelat merah itu. Salah satunya, melalui pembentukan holding sektor asuransi. Holding ini diperkirakan bakal menambah likuiditas Jiwasraya senilai Rp1,5 triliun.

"Jadi kan ada step-nya, seperti pembentukan holding itu nanti akan ada cashflow Rp1,5 triliun, jadi bisa cicil (dana nasabah) ke depannya," kata Erick di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis 9 Januari 2020.

Selain dari pembentukan holding, upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan melepaskan aset-aset Jiwasraya sehingga menambah keuangan perseroan. Kendati demikian, Erick enggan menjelaskan aset apa yang berpotensi untuk dilepas.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini