nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Heboh Informasi Pengangkatan CPNS Tanpa Tes, Kemenpan RB: Hoaks!

Sabtu 18 Januari 2020 08:02 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 18 337 2154623 heboh-informasi-pengangkatan-cpns-tanpa-tes-kemenpan-rb-hoaks-hFDI9n5uxE.jpg (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta masyarakat berhati-hati terhadap surat maupun pengumuman yang mengatasnamakan Kemenpan RB. Saat ini beredar dua informasi palsu yang berpotensi membingungkan publik.

Sebagaimana diberitakan iNews.id, Kemenpan RB menyatakan, dua informasi tersebut berupa pengumuman dan surat pemberitahuan. Untuk pengumuman, berisi informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengumuman bernomor BL:B/017/M.SM.01/2020 ini seolah-olah ditandatangani oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo. Dalam pengumuman palsu tersebut, diberitahukan kepada seluruh tenaga honorer guru, administrasi, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh adanya kesempatan untuk diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti tes. Mereka diminta untuk konfirmasi langsung ke Direktur Pengadaan dan Kepangkatan PNS BKN Pusat Jakarta Drs. Muh. Iqbal no. whatsapp 0819-5338-8478.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Andi Rahadian menegaskan bahwa pengumuman tersebut tidak benar. Masyarakat jangan terkecoh karena Kemenpan RB tidak pernah menerbitkan surat demikian.

Foto: Istimewa

“Pengumuman tersebut tidak berasal dari Kementerian PANRB dan sudah dipastikan palsu (hoaks). Untuk pengangkatan CPNS juga harus melalui tahapan seleksi CPNS," kata Andi di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Adapun mengenai surat pemberitahuan palsu ditujukan untuk para peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Surat tersebut ditandatangani oleh SUB Verifikasi Data Reformasi Birokrasi Aparatur dan Pengawas, Muhammad Yusuf Ateh.

Surat palsu tersebut berisikan penjelasan kebutuhan ASN untuk pemerintah pusat dan daerah dengan alokasi CPNS 50 persen dan PPPK 50 persen. Tertulis dalam surat itu, instansi dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi PPPK dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus-menerus.

”Terdapat lima nama yang terlampir dalam pengumuman tersebut dan pada Maret 2020 akan diberitahukan untuk melaksanakan persiapan sesuai yang ditetapkan oleh panitia seleksi ASN,” kata Andi.

Andi mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap informasi yang beredar. Masyarakat harus lebih selektif dalam menerima informasi dan melakukan konfirmasi kebenaran surat/informasi kepada Kemenpan RB.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini