KPK Tetapkan 10 Tersangka dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Bengkalis

Puteranegara Batubara, Okezone · Jum'at 17 Januari 2020 21:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 17 337 2154541 kpk-tetapkan-10-tersangka-dalam-kasus-korupsi-proyek-jalan-bengkalis-Fp1EFaHNjs.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkali, tahun anggaran 2013-2015.

Kesepuluh tersangka itu adalah, M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tirtha Adhi Kazmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta delapan orang kontraktor bernama Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus dan Suryadi Halim alias Tando.

"Saat ini kami telah meningkatkan ke status penyidikan terhadap empat pelaksanaan proyek, setelah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi baik di dalam proses penganggaran maupun pelaksanaannya," kata Ketua KPK Firli Bahuri dikantornya, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).

 Baca juga: KPK Sita Dokumen dan Rekening Koran dari Rumah Bupati Bengkalis

Firli menjelaskan, pada tahun 2013 telah dilakukan tender terhadap enam proyek multi years di Kabupaten Bengkalis dengan nilai total proyek untuk ke enam paket tersebut sebesar Rp2,5 triliun.

Adapun proyek tersebut sebagai berikut, Proyek Peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, dalam hal ini sudah disidik oleh KPK dan sudah putusan PN. Proyek Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning, sedang dilakukan penyidikan oleh KPK.

Lalu, proyek Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil, Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.

Beberapa perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut, pengaturan dalam tender, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, pekerjaan memiliki kualitas jauh dari yang dipersyaratkan.

Menurut Firli, berdasarkan hasil perhitungan sementara terhadap ke empat proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar total Rp475 miliar.

"Praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya proyek pembangunan di Kabupaten Bengkalis kami pandang dapat mengganggu upaya pemerintah yang meletakkan pelaksanaan proyek yang bebas dari korupsi sebagai prioritas," papar Firli.

Atas perbuatannya mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini