nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mantan Ketua Pansel KPK Sebut Kasus Wahyu Setiawan Bukan Perkara Suap

Jum'at 17 Januari 2020 10:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 01 17 337 2154129 mantan-ketua-pansel-kpk-sebut-kasus-wahyu-setiawan-bukan-perkara-suap-D4SlQLbNyG.JPG Mantan Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih (Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Mantan Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih menilai kasus hukum yang menjerat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan bukan termasuk perkara suap. Yenti menyebut bahwa perkara itu lebih mengarah pada tindak pidana penipuan.

Menurutnya, Wahyu telah menjanjikan suatu hal yang tidak dapat dipenuhi. Indikasinya, keputusan KPU terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku tidak berubah.

"Saya melihat ini lebih kepada penipuan. Ada pihak yang mengiming-imingi Harun Masiku dengan permintaan uang tertentu agar menjadi anggota DPR. Tapi nyatanya, sampai hari ini keputusan tidak berubah," kata Yenti di Jakarta, Kamis 16 Januari 2020, menukil dari iNews.id.

Dugaan tersebut diperkuat dengan posisi Harun Masiku yang belum juga ditetapkan menjadi anggota DPR menggantikan Riezky Aprilia, caleg PDIP peraih suara terbanyak kedua di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I.

Pakar hukum dari Universitas Trisakti itu menuturkan, putusan KPU tentang caleg terpilih atau PAW harus diambil secara kolektif kolegial. Sementara, dalam rapat pleno KPU pada 6 Januari 2020 sudah diputuskan bahwa permohonan mengangkat Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Riezky Aprilia tidak dapat dikabulkan.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan

"Sejauh ini, saya melihat kasus ini adalah orang per orang. Karena keputusan di KPU itu kolektif kolegial, tidak mungkin Wahyu Setiawan bisa mengubah keputusan sendiri atas keputusan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dengan komisioner KPU yang lainnya," kata dia.

Yenti khawatir, persoalan ini akan menggerus kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu. Terlebih kasus yang menjerat Wahyu menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

"Sangat kebetulan, kasus ini berbarengan dengan mencuatnya kasus korupsi Jiwasraya. Apakah ini benar-benar sebuah kebetulan? Tentu masyarakat jangan mau dikaburkan atas kasus korupsi tersebut," tutupnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini