nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tim Hukum PDIP Serahkan 7 Poin ke Dewas KPK Usai Gelar Pertemuan

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 16 Januari 2020 19:10 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 16 337 2153927 tim-hukum-pdip-serahkan-7-poin-ke-dewas-kpk-usai-gelar-pertemuan-gX3yIGeVBG.jpg Ketua Hukum PDIP, I Wayan Sudirta bersama anggotanya saat di KPK (foto: Okezone.com/Putera)

JAKARTA - Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), rampung melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK, untuk membicarakan soal kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu (PAW) DPR RI yang melibatkan eks caleg PDIP, Harun Masiku, dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ketua tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta mengungkapkan, dalam pertemuan itu, mereka memberikan tujuh poin pertanyaan seputaran proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) perkara itu.

"Akhirnya kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar 7 poin," kata Wayan di Kantor Dewas yang berada di Gedung KPK C1, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2019).

 Baca juga: KPK Pertanyakan Keaslian Sprinlidik Kasus Wahyu Setiawan Dimiliki Masinton

Dalam poin itu, kata Wayan, pihaknya meminta penjelasan soal penyelidikan dan penyidikan di internal lembaga antirasuah.

"Penyidikan kalau sudah ada tersangka. Jadi tahapannya yang awal dan tengah," ujar Wayan.

 Baca juga: Surat Izin Rampung, Tim Hukum PDIP Diterima Dewas KPK

Poin itu, dijelaskan Wayan menjadi penting, lantaran dalam perjalanan kasus ini pihaknya mendapati ada tiga mobil berisikan orang yang mengaku anggota KPK memiliki surat tugas penggeledahan di Kantor DPP PDIP.

"Jadi, tahapannya yang awal dan tengah, ketika tanggal 9 Januari ada orang yang mengaku dari KPK tiga mobil bahwa dirinya punya surat tugas untuk penggeledahan, tetapi ketika diminta ngelihat hanya dikibas-kibaskan," papar Wayan.

Dengan adanya hal itu, Wayan mempertanyakan apakah memang betul tim KPK sudah mendapatkan surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas KPK.

"Pertanyaannya betul tidak itu surat penggeledahan dalam bentuk izin dari Dewas, seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019," ucap Wayan.

"Betul tidak itu surat izin, kalau kami mengikuti proses ini sejak pembuatan undang-undang korupsi sampai KPK, sudah pasti bukan surat izin penggeledahan karena pada hari itu pagi itu jam 06.45 belum ada orang berstatus tersangka, kalau belum berstatus tersangka berarti masih tahap penyelidikan," papar Wayan mengakhiri.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini