nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemerintah Akan Hentikan Aktivitas Tambang Ilegal di Sekitar Ibu Kota Baru

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 15 Januari 2020 22:15 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 15 337 2153436 pemerintah-akan-hentikan-aktivitas-tambang-ilegal-di-sekitar-ibu-kota-baru-7UH8DLB3su.jpg Desain ibu kota baru. (Foto: Ist)

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pemerintah akan menghentikan aktivitas penambangan ilegal yang berlangsung di sekitar ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Ia menjelaskan, aktivitas tambang ilegal akan disetop demi menjaga kelestarian alam di wilayah tersebut.

Baca juga: Pidato di Abu Dhabi, Jokowi Pamerkan Berbagai Keunggulan Ibu Kota Baru 

"Kalau ilegal enggak boleh dong diterusin, apalagi di wilayah ibu kota negara," kata Siti kepada wartawan usai rapat pemindahan ibu kota di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Dia mengungkapkan, aktivitas penambangan ilegal banyak terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara yang menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru. Kemudian kawasan perbatasan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Siti mengatakan, selama ini aktivitas penambangan ilegal kerap dilakukan warga setempat. Pemerintah, lanjut dia, sedang mencari solusi agar warga tetap memiliki mata pencarian bila penambangan ilegal ditutup.

"Itu semua lagi diteliti," ucapnya.

Baca juga: Menhub Siapkan 3 Bandara, Tersus & Kendaraan Listrik Dukung Transportasi di Ibu Kota Baru 

Kementerian LHK pun mencatat terdapat 1.350 lubang bekas tambang yang ada di wilayah ibu kota baru dan sekitarnya. Sehingga, perusahaan yang melakukan penambangan memiliki kewajiban menutup kembali lubang tersebut.

"Harusnya pemda, dinas tambang, mengikuti. Dinas ESDM mengikuti dan seharusnya sebagai stakeholder tertinggi kementerian melakukan pembinaan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan ibu kota baru tidak akan merusak kelestarian alam. Bahkan, ia ingin pembangunannya memperbaiki hutan-hutan yang rusak.

Baca juga: Lika-liku Jokowi dan Para Menteri Menembus Medan Terjal Penajam Paser Utara 

"Kita memiliki kewajiban untuk justru memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menajdi hutan yang kita rehabilitasi yang kita perbaiki," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas pemindahan ibu kota.

Jokowi pun meminta Menteri LHK Siti Nurbaya menyiapkan sekira 100 hektare lahan untuk dihijaukan. "Kita harapkan dalam 100 hektare itu mungkin bisa kita siapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Akan Bentuk Provinsi di Lokasi Ibu Kota Baru 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini