nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tak Ingin Buru-Buru Tangani Dugaan Korupsi Asabri

Muhamad Rizky, Jurnalis · Rabu 15 Januari 2020 15:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 15 337 2153226 kpk-tak-ingin-buru-buru-tangani-dugaan-korupsi-asabri-61biRCR1y6.jpg Ketua KPK Firli Bahuri di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi (foto: Okezone/M Rizky)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu laporan lengkap dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait mencuatnya kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, akan segera mendalami kasus tersebut setelah medapat informasi lengkap dari BPK.

Baca Juga: Kerugian Negara Akibat Korupsi PT Asabri Ditaksir Capai Rp16 Triliun 

"Pada prinsipnya adalah KPK siap untuk melakukan penanganan, penyelidikan penyidikan terhadap kasus Asabri tapi tentu kami tak bisa terburu-buru kita harus menunggu hasil bahasan BPK RI," kata Firli di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Rayakan HUT Ke-16, KPK Akan Terus Menjaga Integritas 

Firli menambahkan, sejauh ini KPK telah melakukan komunikasi dengan Ketua BPK Agung Firman Sampurna, namun BPK masih melakukan pembahasan terkait perusahaan pelat merah tersebut.

"Khusus untuk membahas Asabri kami nunggu informasi dari Ketua BPK Pak Firman. Tapi malam tadi kami sudah komunikasi tinggal menunggu hasil bahasan dari BPK," tuturnya.

"Kalau hari ini mereka (BPK) mengatakan siap, bisa juga hari ini kita datang kesana atau minimal kapan mereka siap, tapi yang pasti KPK siap menangani kasus Asabri setelah dilakukan pembahasan BPK," sambungnya.

Sebelumnya, dugaan korupsi di Asabri mencuat ke publik setelah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Baca Juga: KPK Tunggu Hasil Audit BPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Asabri 

Ia menyebut nilai korupsi itu tidak kalah besar dengan kasus dugaan korupsi di perusahaan asurani milik negara lainnya, PT Jiwasraya (Persero), yakni mencapai Rp10 triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini