nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Wapres Ma'ruf Amin Minta DPR Kaji Mendalam Usulan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 15 Januari 2020 15:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 01 15 337 2153210 wapres-ma-ruf-amin-minta-dpr-kaji-mendalam-usulan-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-aXaH2LywzF.jpg Wapres Ma'ruf Amin. (Foto : Okezone.com/Fahreza Rizky)

JAKARTA – Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji secara mendalam soal pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup, seperti yang diusulkan PDI Perjuangan. Kajian perlu dilakukan agar masyarakat mendapat pilihan yang terbaik.

"Kita minta DPR betul-betul mengkaji secara mendalam," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berujar, dahulu sistem proporsional tertutup sudah pernah diterapkan. Lalu saat ini berlaku sistem proporsional terbuka. Dengan sistem saat ini, pemilih bisa memilih langsung legislator yang diinginkannya.

"Kan sudah pernah yang proporsional terbuka. Sekarang sudah pernah. Kita lihat nanti dari dua sistem ini mana yang terbaik," ucap Ma'ruf.

Lebih lanjut Ma'ruf tidak ingin berpihak kepada salah satu opsi sistem yang ada. Ia ingin beragam opsi yang ada dikaji lebih mendalam oleh parlemen bersama pihak terkait. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat sisi positif dan negatifnya.

Wapres Ma'ruf Amin. (Foto : Okezone.com/Fahreza Rizky)

"Jangan pakai condong-condong. Idealnya nanti diukur mana yang lebih maslahat. Nah itu harus dikaji lebih mendalam. Kita enggak perlu lebih condong ke sana (ke sini)-lah. Kita ikutilah DPR yang punya kewenangan untuk membahas," tuturnya.

Sebelumnya diwartakan, Rakernas I PDI Perjuang merekomendasikan DPP dan fraksi PDIP di DPR memperjuangkan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengembalikan Pemilu menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Selain itu, revisi UU Pemilu ditujukan untuk meningkatkan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen. Pemberlakuan ambang batas tersebut diterapkan berjenjang. Untuk DPR RI 5 persen, DPRD provinsi 4 persen, dan DPRD kabupaten/kota 3 persen.


Baca Juga : PPP Nilai Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bisa Tangkal Penyimpangan

Sistem proporsional tertutup memiliki arti bahwa pemilih hanya akan mencoblos gambar partai pada Pemilihan Legislatif (Pileg). Pemilih tidak bisa memilih langsung legislator yang diinginkannya. Partai pengusunglah yang memiliki kewenangan untuk memilih legislator yang lolos ke Senayan.


Baca Juga : Usulan Sistem Proporsional Tertutup Dinilai Masih Perlu Dikaji

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini