Koordinasi Pencegahan Korupsi, Pimpinan KPK Bertemu Menko Maritim Luhut

Muhamad Rizky, Okezone · Rabu 15 Januari 2020 14:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 15 337 2153183 koordinasi-pencegahan-korupsi-pimpinan-kpk-bertemu-menko-maritim-luhut-plHd27PPyr.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di Kemenko Maritim dan Investasi, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/01/2020).

Pantauan Okezone di lokasi pertemuan itu dihadiri oleh lima pimpinan KPK yakni Ketua KPK Firli Bahuri dan empat wakilnya, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata.

 Baca juga: Ketua KPK Jamin Harun Masiku Tak Akan Lolos dari Perburuan

Firli mengatakan, kehadiran pimpinan KPK untuk berkoordinasi bersama Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait pencegahan korupsi di bidang investasi.

"Karena sesungguhnya kementerian ini sangat strategis terkait dengan investasi. Tentu KPK memiliki kepentingan bahwa seluruh investasi di Indonesia itu tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan persoalan, dengan cara kita melakukan pencegahan," ujarnya.

 Baca juga: KPK Pastikan Sudah Koordinasi dengan Polri untuk Buru Harun Masiku

Menurutnya, upaya tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni tugas, wewenang, dan kewajiban KPK untuk berkoordinasi dalam pemberantasan kasus korupsi.

"Jadi kita sama-sama melakulan pencegahan, karena memang dalam Pasal 6 huruf a itu, KPK bertugas melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi," paparnya.

Selain itu, dia menambahkan, KPK juga melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik di bawah Kemenko Maritim dan Investasi.

Harapannya, kata Firli, untuk memastikan bahwa perjalanan dan pelaksanaan investasi di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

"Tentu kami harus memberikan kepastian bahwa penegakkan hukum itu tidak boleh mengganggu masuk, dan tumbuh berkembangan investasi, karena ini memberikan dampak yang besar terkait lapangan pekerjaan, tumbuh dan berkembangnya iklim usaha, dan tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan muaranya kesejahteraan rakyat," tutup Firli.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini