JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu secara tertutup dengan petinggi partai politik koalisi pemerintah. Sekjen PPP Arsul Sani, menjelaskan pertemuan itu salah satunya membahas finalisasi omnibus law dam pemindahan ibu kota.
"Di sana pak Jokowi hanya menyampaikan update pertama tentang rencana pengajuan omnibus law. Kedua, tentang rencana undang-undang pemindahan ibu kota. Itu saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Terkait omnibus law, Arsul berkata saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi. Presiden Jokowi pun mempunyai target dalam 100 kerja agar dapat diselesaikan.
"Omnibus law sedang difinalisasi oleh pemerintah segera akan disahkan presiden. Memang berharap bahwa ini bisa diselesaikan dalam 100 hari kerjalah. Dari sejak kemudian mulai dibahas dong dibentuk di DPR-nya," kata Arsul.
Baca Juga: Presiden Jokowi Undang Kaisar Jepang ke Indonesia
Dia menyatakan, omnibus law yang bakal dikejar oleh Presiden Jokowi mengenai cipta lapangan pekerjaan. Diharapkan saat Indonesia HUT ke-75 omnibus law sudah selesai.
"Ya dalam 100 hari kerja. Jadi Kami sendiri kalau ini segera diserahkan tentu berharap nanti pas ulang tahun 75 kemerdekaan kan itu sudah selesai," imbuhnya.
Tidak hanya itu, Arsul menyatakan dalam pertemuan itu Presiden Jokowi turut menyinggung mengenai kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya. Pemerintah pun kini sedang menyiapkan langkah-langkah untuk me-recovery kerugian nasabah.
"Ya itu di singgung bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah. Yang intinya adalah meskipun secara bertahap itu mereka akan me-recorvery kerugian nasabah. Tapi memang ini tidak bisa dalam waktu yang cepat," tandas Arsul.
(edi)
