nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tahan Dirut PT CMIT Tersangka Kasus Suap Proyek Bakamla

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 14 Januari 2020 21:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 01 14 337 2152918 kpk-tahan-dirut-pt-cmit-tersangka-kasus-suap-proyek-bakamla-MX3EIlIE6q.jpg Gedung KPK. (Foto : Okezone.com/Puteranegara Batubara)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Direktur Utama (Dirut) CMI Teknologi (CMIT), Rahardjo Pratjihno (RJP). Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan backbone coastal surveillance system di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"KPK hari ini melakukan penahanan terhadap tersangka RJP (Direktur Utama PT CMIT) dalam perkara pengadaan backbone coastal surveillance system di Bakamla," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Rahardjo Pratjihno ditahan untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari ke depan. KPK menahan Bos PT CMIT tersebut di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Jakarta Timur.

"Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling 4 terhitung mulai hari ini, 14 Januari sampai 2 Februari 2020," ucapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri. (Foto : Okezone.com/Muhamad Rizky)

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Dirut PT CMIT, Rahardjo Pratjihno sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi proyek Bakamla tahun anggaran 2016.

Rahardjo ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla, Leni Marlena (LM), serta Anggota ULP Bakamla, Juli Amar Ma'ruf (JAM) pada 31 Juli 2019.

Sebenarnya ada satu tersangka lainnya yang diduga ikut terlibat dalam perkara ini yaitu‎, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla, Bambang Udoyo (BU). Namun, proses hukum terhadap Bambang Udoyo diserahkan ke POM TNI AL.

Keempatnya disinyalir telah melakukan kesepakatan jahat terkait proyek pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi atau backbone coastal surveillance system pada Bakamla RI tahun 2016. Atas kesepakatan jahat tersebut, negara dirugikan Rp54 miliar.


Baca Juga : KPK Periksa Dirut PT CMI sebagai Tersangka Suap Proyek Bakamla

Atas perbuatannya itu, Leni Marlena dan Juli Amar disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini