Penyidikan Harus Izin Dewas KPK, Keputusan Diambil 1x24 Jam

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 14 Januari 2020 19:48 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 14 337 2152889 penyidikan-harus-izin-dewas-kpk-keputusan-diambil-1x24-jam-P14b7E1aPP.jpg Ilustrasi Gedung KPK (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean menjelaskan prosedur pemberian izin untuk penyelidikan maupun penyidikan bagi lembaga antirasuah. Dewas, kata Tumpak, hanya dapat memproses perizinan setelah mendapatkan surat permohonan dari KPK.

Tumpak menjelaskan, jajarannya akan langsung memproses dan mengambil keputusan sebelum 1x24 jam setelah izin tersebut diajukan KPK. Dewas pun tidak berhak mencampuri kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan

Namun, dalam surat izin yang diberikan Dewas, penyidik serta penyelidik hanya diberi waktu 30 hari atau sebulan untuk melakukan penggeledahan. Untuk tempat dan waktu penggeledahan, diserahkan kepada tim penyidik atau pun penyelidik.

"Penyidik punya strategi kapan harus menggeledah. Itu tidak kami campuri. Tetapi, kami hanya memberikan izin 1x24 jam sejak pengajuan permohonan. Kapan mereka (penyidik) mau menggeledah? Terserah dia. Cuma dalam izin kami, kami sebut izin ini hanya berlaku selama 30 hari untuk penggeledahan. Kapan penggeledahan? Itu kewenangan penyidik," terang Tumpak di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020).

Sekadar informasi, KPK urung melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat terkait kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Padahal, KPK sempat akan melakukan penyegelan di markas Partai berlambang Banteng tersebut.

Saat itu, tim KPK sempat mendatangi kantor DPP PDIP setelah adanya tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan. Kedatangan KPK untuk memasang KPK line guna mengamankan barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Namun, penyegelan batal dilaksanakan karena terdapat permasalahan.

Baca Juga : Dewas : Omong Kosong Orang Bilang Kami Perlambat Kerja KPK

Baca Juga : KPK Akan Gandeng BPK Terkait Dugaan Korupsi di Asabri

Tumpak mengaku tidak tahu menahu soal belum digeledahnya DPP PDIP. Kemungkinan, kata Tumpak, kalau belum ada penggeledahan di tempat tersebut, penyidik belum mengantongi izin dari Dewas.

"Kalau belum digeledah. Mereka mungkin belum mendapatkan izin dari Dewas atau mungkin belum mengajukan," ucapnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini