nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PPP Tak Ingin Ada Kenaikan Ambang Batas Parlemen Menjadi 5%

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 14 Januari 2020 19:29 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 01 14 337 2152838 ppp-tak-ingin-ada-kenaikan-ambang-batas-parlemen-menjadi-5-Rate9y4PlW.jpg Sekjen PPP, Asrul Sani (foto: Okezone.com/Harits)

JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pihaknya belum sepakat dengan usulan PDI Perjuangan yang ingin menaikan ambang batas parlemen, atau parliamentary threshold menjadi 5 persen.

Menurut Arsul, PPP melihat bahwa semakin tinggi ambang batas parlemen maka semakin banyak suara yang terbuang. Padahal, sistem pemilihan kita tidak membatasi partai yang sudah lolos verifikasi sehingga dapat mengikuti proses pemilu.

“Nah, ketika dia ikut pemilu kemudian ambang batasnya tinggi padahal dia juga punya suara yang subtansial, nah maka berarti akan lebih banyak lagi suara-suara yang tidak terwakili di parlemen akibat tingginya abang batas. PPP melihat bahwa ambang batas 4 persen yang ada saat ini sudah cukup ideal,” ungkap Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

 Baca juga: PSI Kaji Untung-Rugi Usulan Kenaikan Parliamentary Threshold 5%

Oleh sebab itulah, sambung Arsul, partainya tidak menginginkan adanya kenaikan ambang batas dari 4 persen menjadi 5 persen.

“Ya artinya PPP menginginkan sebisa mungkin ambang batas tidak dinaikan,” tegas Arsul.

 Baca juga: PPP : Parliamentary Threshold 5% Dikhawatirkan Hanguskan Suara Rakyat

Meski tak sejalan dengan terkait kenaikan ambang batas parlemen tersebut, Arsul berkata, PPP sangat menghormati usulan dari hasil Rakernas PDIP tersebut.

“Kita hormatilah keputusan rakernasnya PDIP, tapi PPP juga yakin bahwa teman-teman PDIP itu juga punya semangat gotong royong bersama membangun negeri ini. Jadi pasti tentu 5 persen itu bukan harga mati kita punya keyakinan itu,” tandasnya.

Sekadar informasi, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah syarat yang mesti dipenuhi partai politik untuk meraih kursi di DPR. Partai yang tidak mampu meraih ambang batas, maka dipastikan tidak akan bisa duduk di Senayan.

Pada Pemilu 2019, ambang batas parlemen adalah 4%. Atas besaran batas ini, sejumlah parpol yang telah lolos verifikasi di KPU tidak bisa melenggang ke Senayan. Mereka antara lain PSI, Perindo, Hanura, Garuda, Berkarya, PBB dan PKPI.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memerintahkan DPP partai dan fraksi DPR RI untuk memperjuangkan revisi UU Pemilu. Revisi tersebut bertujuan untuk mengembalikan pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, meningkatkan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5%.

"Pemberlakuan ambang batas parlemen ini secara berjenjang. 5% untuk DPR RI, 4% DPRD provinsi, dan 3% DPRD kabupaten/kota," ujar Hasto usai penutupan Rakernas I PDIP di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini