nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menhan Prabowo Pelajari Dugaan Korupsi Asabri

Muhamad Rizky, Jurnalis · Selasa 14 Januari 2020 16:16 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 14 337 2152784 menhan-prabowo-pelajari-dugaan-korupsi-asabri-EWYN0U0Lm6.jpg Menhan Prabowo Subianto (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Azar Simanjuntak mengatakan Prabowo tengah mempelajari dugaan korupsi di PT. Asabri (Persero).

Saat ini Prabowo masih menunggu laporan lengkap dari Menteri BUMN dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kondisi perusahaan asuransi tersebut.

"Ketika mendapat laporan terkait dugaan korupsi di Asabri, Menhan sedang mempelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan BPK," kata Dahnil saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (14/1/2020).

Ilustrasi (Foto: Reuters)

Dahnil mengatakan, Prabowo memiliki kepentingan untuk memastikan karena dana yang diduga telah dikorupsi itu berkaitan dengan PNS di Kemenhan.

"Meski Asabri adalah BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN, namun dari total aset Rp35,188 triliun, PT Asabri berasal dari uang iuran pensiun prajurit TNI/Polri dan PNS TNI/Polri termasuk PNS Kemhan. Dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua," tuturnya.

Karena itu, Dahnil mengatakan Prabowo sekaligus ingin memastikan bahwa mencuatnya kasus itu tidak mengganggu dana para prajurit TNI/Polri, maupun PNS. "Jadi, Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu," tukasnya.

Diketahui sebelumnya dugaan korupsi di Asabri mencuat ke publik setelah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Baca Juga : Ketua MPR Minta KPK Awasi Pengusutan Dugaan Korupsi di Jiwasraya & Asabri

Baca Juga : Firli Bahuri Akui KPK Tak Bisa Sendiri Berantas Korupsi

Ia menyebut nilai korupsi itu tidak kalah besar dengan kasus dugaan korupsi di perusahaan asurani milik negara lainnya, PT Jiwasraya (Persero), yakni mencapai Rp10 triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020 lalu.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini