nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi II Akan RDP dengan KPU, Bahas Penangkapan Wahyu Setiawan

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 14 Januari 2020 12:30 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 01 14 337 2152678 komisi-ii-akan-rdp-dengan-kpu-bahas-penangkapan-wahyu-setiawan-xiuuBKX9I9.jpg Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi (foto: Okezone.com)

JAKARTA  - Komisi II DPR bakal menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (14/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyatakan, nantinya saat rapat dengan KPU, Bawaslu dan DKPP, akan membahas sejumlah isu-isu aktual yang terjadi di publik hingga persiapan Pilkada Serentak tahun 2020.

“Agenda rapat dengan KPU, Bawaslu dan DKPP akan menanyakan sejumlah isu aktual yang terjadi di publik dan persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada bulan September 2020,” kata Arwani saat dikonfirmasi Okezone di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Sementara untuk isu aktual, Arwani menyatakan bakal membahas peristiwa OTT yang menyeret mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Misalnya mengenai mekanisme KPU terkait PAW anggota DPR.

 DPR

“Kami akan pertanyakan mekanisme di internal dalam urusan PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPR dan lain-lain. Bagaimana mekanisme pengawasan di internal. Bagaimana langkah KPU secara konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” tutur Arwani.

Disisi lain, Arwani menilai saat ini diperlukan pembentukan sistem di internal harus segera dilakukan KPU usai peristiwa menyeret mantan komisioner Wahyu Setiawan.

“Oleh karenanya, perbaikan dan pembentukan sistem di internal harus segera dilakukan KPU. Stakeholder pemilu seperti Bawaslu dan DKPP juga harus aktif agar masalah serupa dan sejenis tidak terjadi kembali,” bebernya.

Selain itu, Arwani menyatakan dalam rapat nanti kemungkikan pihaknya mendorong agar KPU segera melalukan pergantian posisi jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pasca Wahyu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh KPK.

“Jika merujuk Pasal 37 ayat (4) huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PAW anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR. Kami mendesak agar proses PAW segera dilakukan agar tim KPU dapat segera bekerja dalam rangka menyambut proses Pilkada,” tandas Arwani.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini