Share

Hasto Kristiyanto Akui Teken Surat PAW Harun Masiku

Arie Dwi Satrio, Okezone · Minggu 12 Januari 2020 17:09 WIB
https: img.okezone.com content 2020 01 12 337 2152034 hasto-kristiyanto-akui-teken-surat-paw-harun-masiku-UW9ArEkPqW.jpg Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku ikut menandatangani surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk kadernya, Harun Masiku. Namun, Hasto menegaskan, tandatangan itu sesuai prosedur atau legal.

"Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal," ucap Hasto saat menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Ilustrasi Gedung KPK

Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman mengungkapkan bahwa ada tiga surat rekomendasi yang diterima pihaknya dari DPP PDIP terkait PAW Anggota DPR asal PDIP, Nazarudin Kiemas yang telah meninggal dunia. Ketiga surat itu terdapat tandatangan Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP.

Hasto menyebut DPP PDI Perjuangan hanya satu kali memutuskan untuk menerbitkan surat rekomendasi PAW Nazarudin Kiemas. Keputusan tersebut, kata Hasto, bagian dari kedaulatan politik partai. Keputusan itu diyakni memberikan posisi Nazarudin Kiemas di DPR ke Harun Masiku.

"Jadi, keputusan hanya satu kali. Ketika tanggal 7 Januari 2020, KPU menolak hal tersebut, kami juga menghormati. Kami ini taat pada hukum. Kami ini dididik untuk setia kepada jalan hukum tersebut. Ketika kantor kami diserang pun kami juga menempuh jalur hukum," kata Hasto.

Baca Juga : Kasus Suap Komisioner KPU, KPK Kantongi Izin Dewas Lakukan Penggeledahan

Baca Juga : Ngabalin Ingatkan Fadli Zon Jangan Nyinyir Melulu

Berdasarkan keterangan dari Arief Budiman, ada tiga surat yang diterima KPU dari PDIP terkait PAW Harun Masiku. Surat pertama yakni, terkait permohonan pelaksanaan Mahkamah Agung (MA) yang ditandatangani oleh Ketua Bappilu, Bambang Wuryanto dan Hasto Kristiyanto.

Kemudian surat kedua yakni, tembusan perihal permohonan fatwa terhadap putusan MA Nomor 57.P/KUM/2109 tertanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP, Yasonna Hamonangan Laoly, dan Hasto Kristiyanto. Sedangkan surat terakhir ditandangani oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini