nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menyoal Rencana Pemerintah Bangun Pangkalan Militer di Natuna

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Senin 13 Januari 2020 07:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 01 12 337 2152023 menyoal-rencana-pemerintah-bangun-pangkalan-militer-di-natuna-E8wIyVepGb.jpg Kapal perang TNI saat latihan di perairan Natuna. (Foto : Okezone.com/Banda Haruddin Tanjung)

Tingkatkan Anggaran TNI AL

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, meminta Komisi I DPR menyetujui peningkatan anggaran untuk TNI AL dalam upaya menjaga perairan Natuna serta wilayah laut Indonesia lainnya. Menurut Ngabali, penjagaan wilayah laut di Indonesia masih lemah.

"DPR RI Komisi I wajib hukumnya bicara kepada pemerintah dan menyetujui atas usulan-usulan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan Angkatan Laut di sekitar Natuna dan daerah-daerah lainnya," ucap Ngabalin dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Ali Mochtar Ngabalin (Dok Okezone.com)

Lebih lanjut, Ngabalin merasa miris melihat alutsista milik TNI AL, seperti masih adanya kapal-kapal tahun 1954, 1956, dan senjata pada buatan tahun 1958.

"Pada posisi inilah DPR mesti ada supaya memastikan ketika kita bicara soal bangsa dan negara, tentang kedaulatan RI, sudah selesai itu urusan warna-warna putih merah, kuning hijau partai dan lain-lain, untuk kepentingan negara kita harus bersatu," ujarnya.

Hal yang Harus Dilakukan untuk Pertahankan Natuna

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kedaulatan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau.

"Pertama kita hadirkan nelayan-nelayan kita di sana. Kita sekarang masalah banyak- banyakan nelayan yang ada di sana, iya kan," ucap Hikmahanto dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana (Foto : Okezone.com/Sarah Hutagaol)

Hikmahanto menambahkan, hal kedua yang perlu dilakukan ialah pemerintah harus menyiagakan kapal-kapal patroli sebagai coast guard sehingga bisa melindungi nelayan-nelayan Indonesia serta menghalau nelayan asing yang ingin mencuri ikan.

"Karena nelayan-nelayan kita yang dari Natuna itu mereka komplain kami ini diusir-usir sama coast guard China. Tapi kita enggak punya backup yang backing kita. Nah, ini kita harus kuat-kuatannya di situ sebenarnya," ucapnya.

Ketiga, pemerintah Indonesia harus konsisten terus menjaga kebijakan di Natuna dan tidak mengakui sembilan garis putus seperti yang diklaim Pemerintah China.

"Kita harus konsisten terus menjaga kebijakan tidak mengakui sembilan garis putus. Jadi, itu harus terus karena apa kita akan dicoba dengan harapan kita lupa. Nah, kita harus konsisten menjaga itu," tutur Hikmahanto.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini